Nasional

Yakin Praperadilan Ditolak Hakim, Alasan Eks Penyidik KPK Desak Polisi Segera Tahan Firli Bahuri

Satelitemx.net – Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meyakini Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan akan menolak gugatan praperadilan Firli Bahuri terkait penetapan dituduh persoalan hukum pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL oleh Polda Metro Jaya.

Yudi mengungkap keyakinannya ini berdasar fakta-fakta di persidangan. Di mana di persidangan menurutnya terungkap bahwa penetapan dituduh yang mana dilaksanakan penyidik Polda Metro Jaya sudah memenuhi ketentuan formil ataupun materil.

“Saya yakin berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa proses yang diadakan oleh Polda Metro Jaya sudah ada sesuai dengan prosedur yang mana ada dalam hukum acara di tempat KUHAP. Maka tentu hakim akan menolak permohonan dari Firli,” kata Yudi terhadap wartawan, Selasa (19/12/2023).

Eks Penyidik KPK, Novel Baswedan juga Yudi Purnomo, usai menyaksikan sidang praperadilan Firli Bahur dalam PN Jaksel, Kamis (14/12/2023). [Suara.com/Yaumal]
Eks Penyidik KPK, Novel Baswedan kemudian Yudi Purnomo, usai menyaksikan sidang praperadilan Firli Bahur di tempat PN Jaksel, Kamis (14/12/2023). [Suara.com/Yaumal]

Yudi berharap Polda Metro Jaya nantinya juga dapat segera menahan Firli setelahnya Pengadilan Negeri Ibukota Selatan sebagaimana yang mana diyakininya yang dimaksud menolak gugatan praperadilan.

“Saya berharap kendati telah tahap 1 tentu Polda Metro Jaya segera menahan Firli,” katanya.

Resmi Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai terperiksa persoalan hukum pemerasan SYL sejak 22 November 2023 lalu. Penetapan terdakwa dilaksanakan berdasar beberapa jumlah barang bukti yang tersebut di tempat antaranya terdiri dari dokumen penukaran mata uang asing pecahan SGD serta Mata Uang Dollar di area beberapa outlet money changer senilai Rp7.468.711.500 miliar.

Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan sebagai dituduh pada persoalan hukum dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Bareskrim Polri, Jakarta,  hari terakhir pekan (1/12/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pada perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tempat Bareskrim Polri, Jakarta, hari terakhir pekan (1/12/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Atas perbuatannya, Firli dijerat dengan Pasal 12e, Pasal 12b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana sudah diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang inovasi menghadapi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Baca Juga:  Dewas KPK Beberkan Pesan Whatsapp SYL ke Filri Saat Penggeledahan: Mohon Petunjuk Jenderal!

Ancaman hukuman daripada pasal-pasal ini berbentuk pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun lalu paling lama 20 tahun. Selain itu juga pidana denda paling sedikit Rp200 jt serta paling sejumlah Rp1 miliar.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. [Suara.com/M Yasir]
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. [Suara.com/M Yasir]

Gugat Kapolda Metro Jaya

Pada 24 November 2023 lalu Firli melayangkan gugatan praperadilan menghadapi penetapan terdakwa tersebut. Berdasar laman Sistem Data Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan, gugatan yang disebutkan terdaftar dengan Nomor Perkara: 129/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL dengan tergugat menghadapi nama Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Dalam petitumnya Firli mengajukan permohonan hakim tunggal menerima kemudian mengabulkan permohonan yang mana diajukan untuk seluruhnya. Sekaligus mengajukan permohonan hakim menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/325/XI/RES.3.3./Ditreskrimsus, tertanggal 22 November 2023 yang digunakan ditetapkan Polda Metro Jaya tidaklah sah kemudian tidak ada berdasar hukum.

Sidang pembacaan putusan praperadilan ini rencananya akan diselenggarakan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan pada Selasa (19/12/2023) sore ini. Pembacaan putusan yang dimaksud akan disampaikan hakim tunggal Imelda Herawati.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button