Nasional

Usut Perkara Korupsi Wali Kota Bima, KPK Konfirmasi Penerbitan Izin Perusahaan ke Pj Guburnur NTB

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi diperiksa sebagai saksi perkara korupsi yang tersebut menjerat mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi pada Selasa (21/11) kemarin.

Dalam pemeriksaan itu Ariadi dikonfirmasi mengenai penerbitan izin sebuah perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang serta jasa pemerintah Kota Bima.

“Penerbitan izin yang disetujui saksi dalam jabatannya saat itu sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di tempat Suara.com, Rabu (22/11/2023).

Usai menjalani pemeriksaan pada Selasa kemarin, Ariadi mengaku dicecar mengenai penerbitan izin bidang usaha pertambangan.

“Pertanyaan terkait substansi bagaimana proses penerbitan izin dari izin bidang usaha pertambangan operasi khusus PT Tukad Mas,” ujarnya.

Sebagaiamana diketahui manta wali kota Bima, Lutfi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Saat menjabat sebagai wali kota, dia diduga melalukan korupsi senilia Rp 8,6 miliar dalam pengadaan barang juga jasa pada lingkungan pemerintahan Kota Bima.

Pengkondisian Proyek

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kontruksi perkara korupsi senilai Rp 8,6 miliar yang menjerat Wali Kota Bima Muhammad Lutfi. Dia disebut melakukan pengkondisian proyek pada lingkungan pemerintahan Kota Bima bersama seseorang dari keluarga intinya.

“Sekitar tahun 2019, MLI (Lutfi) bersama dengan salah satu keluarga intinya mulai mengondisikan proyek-proyek yang dimaksud akan dikerjakan oleh pemerintah Kota Bima,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelear konferensi pers di dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis (5/10).

Pengondisian dilakukannya dengan mengajukan permohonan dokumen berbagai proyek yang tersebut ada pada Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang (PUPR) dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima.

Baca Juga:  KPK Telaah Laporan PPATK masalah Transaksi Mencurigakan 100 Caleg

“Pembahasan lanjutannya yakni MLI memerintahkan beberapa pejabat pada Dinas PUPR juga BPBD Pemkot Bima untuk menyusun berbagai proyek yang mana miliki nilai anggaran besar serta proses penyusunannya dijalankan di dalam rumah dinas jabatan Wali Kota Bima,” ujar Firli.

Disebutkan nilai proyek dalam Dinas PUPR juga BPBD Pemkot Bima pada periode 2019-2020 mencapai puluhan miliar. Pada prosesnya, Lutfi disebut menentukan secara sepihak pemenang proyek. Meskipun proses lelang dilaksanakan, namun semata-mata formalitas belaka.

“Dan faktualnya para pemenang lelang tidak ada memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan,” kata Filri menambahkan.

Hasil pengkondisian itu Bima disebut memperoleh uang hingga Rp 8,6 miliar dari dua proyek, pelebaran jalan Nungga Toloweri serta pengadaan listrik kemudian PJU perumahan Oi’Foo.

“Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI termasuk anggota keluarganya. Ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi oleh MLI diantaranya dalam bentuk uang dari pihak-pihak lainnya dan juga Tim Penyidik tentu terus lakukan pendalaman lebih lanjut lanjut,” ujar Firli.

Guna proses penyidikan lebih banyak lanjut, Lutfi ditahan penyidik selama 20 hari pertama, terhitung 5 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2023 di area Rumah Tanahan KPK, Jakarta.

Dia dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf (i) lalu atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah pernah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button