Bisnis

Transisi Berdampak Pada Daerah Penghasil Batu Bara, Pemerintah Diminta Siapkan Solusi

SateliteMX.net – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti kebutuhan perhatian dari pemerintah pusat lalu daerah terkait mitigasi dampak transisi energi di area wilayah yang digunakan merupakan produsen batu bara.

IESR menilai, melibatkan penduduk yang dimaksud terdampak, dengan menempatkan keadilan sebagai fokus utama dalam proses transisi energi, memiliki peran penting agar transisi dari sistem ekonomi yang tersebut bergantung pada komponen bakar fosil ke perekonomian yang mana berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.

“Diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap proses transisi energi pada daerah-daerah yang mana menghasilkan batu bara agar dampaknya dapat diminimalkan. Meskipun Indonesia masih miliki waktu untuk mempersiapkan langkah-langkah transisi energi, namun waktu yang mana tersedia terbatas. Kita harus menegaskan bahwa ketika era industri batu bara berakhir, daerah hal itu sudah siap untuk menjalani transformasi,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, pada Selasa (21/11/2023).

Hal itu disampaikannya saat media dialogue bertajuk “Transisi Berkeadilan di dalam Daerah Penghasil Batubara dalam Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Muara Enim juga Kabupaten Paser dalam Jakarta.

“Pemahaman yang tersebut tepat terkait konteks transisi energi di dalam daerah perlu dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga dapat melakukan intervensi bergerak dalam daerah penghasil batu bara,” lanjut dia, dikutip via Antara.

IESR sudah melakukan kajian berjudul Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim dengan lokasi penelitian di area Kabupaten Paser, Kalimantan Timur lalu Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Studi hal tersebut menemukan bahwa daerah penghasil batu bara berpotensi berkontribusi terhadap transisi ekonomi menuju energi bersih.

Beberapa hal yang digunakan menjadi prospek berjalannya transisi energi pada antaranya timbulnya kesadaran untuk tak bergantung pada satu sumber pendapatan daerah saja, seperti cuma pada sektor batu bara, adanya inisiatif perusahaan untuk mengembangkan perusahaan di dalam luar batu bara, juga corporate social responsibility (CSR) yang mana dapat menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga:  Angka Ibarat Tambang Emas, Ini adalah Signifikans Bagi Bisnis kemudian Korporasi

Kendati demikian, prospek hal tersebut belum dapat optimal sebab beberapa hambatan seperti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, kurangnya kapasitas keuangan, kemudian kurangnya infrastruktur kesehatan kemudian pendidikan.

Kajian itu juga menemukan kurangnya diversifikasi kegiatan ekonomi serta pengembangan industri dalam wilayah penghasil batubara. Sebagian besar batu bara yang digunakan diproduksi di area Paser lalu Muara Enim diekspor ke daerah lain kemudian belum mengupayakan pengembangan industri di area daerah tersebut.

Kajian itu juga mengungkapkan perkembangan industri yang lambat pada dua wilayah, terutama di dalam Paser, dalam mana hasil domestik regional bruto (PDRB) industri manufaktur masih lebih banyak rendah daripada pertanian.

Sementara, di tempat Muara Enim, kurangnya potensi sektor ekonomi yang layak juga disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian, terutama perkebunan karet, sebagai akibat dari perubahan pemakaian lahan dari perkebunan menjadi area konsesi pertambangan.

Oleh akibat itu, IESR memohon agar pemerintah pusat juga daerah dapat melakukan perubahan perekonomian dengan sektor keunggulan pada setiap daerah penghasil batu bara.

“Misalnya saja, sektor keunggulan di tempat Kabupaten Paser, yakni lembaga pendidikan serta jasa keuangan. Sementara itu, sektor keunggulan di tempat Kabupaten Muara Enim, yakni akomodasi kemudian jasa makanan lantaran kinerjanya yang digunakan lebih tinggi baik dibandingkan dengan daerah sekitarnya,” kata Analis Sosial juga Ekonomi IESR Martha Jesica.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser, Rusdian Noor, menyampaikan harapannya agar percepatan transisi energi di tempat wilayah yang tersebut menghasilkan batu bara didukung oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan ekonomi dan juga inovasi teknologi.

Rusdian menyebutkan, “PDRB Kabupaten Paser pada tahun 2022 miliki kontribusi sekitar 75 persen untuk memperkuat penyelenggaraan daerah, dengan sebagian besar berasal dari sektor pertambangan. Transisi energi dengan diversifikasi sektor perekonomian harus dapat memenuhi 75 persen PDRB, sehingga kami dapat tetap menjalankan penyelenggaraan tanpa kehilangan daya.”

Baca Juga:  Ini adalah Bisnis Haji Alwi Ruslan Camer Putri DA, Pantas Bisa Berangkatkan Umrah Bermacam-macam Orang

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim, Mat Kasrun, yang tersebut mengungkapkan pentingnya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam setiap proses pembuatan kebijakan terkait transisi energi. Ia menekankan perlunya kewenangan dalam pengembangan energi baru kemudian terbarukan serta berharap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk memberikan keleluasaan dalam wewenang atau perizinan terkait pengembangan sektor dunia usaha baru di tempat daerah tersebut.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button