Nasional

Tindaklanjuti Pergerakan Kampus Memanggil, Para Profesor Kaji Ulang Syarat Kepemimpinan Indonesia

Satelitemx.net – YOGYAKARTA – Sejumlah guru besar lalu dosen dari berbagai kampus lalu institusi pemikiran di area Indonesia hadir di Panel Diskusi Nasional ”Pemikiran Kepemimpinan Indonesia” di area University Club (UC) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hari Sabtu (16/3/2024).

Kegiatan itu diadakan di tempat tengah-tengah maraknya aksi keprihatinan para akademisi pada berbagai kampus lalu kota di menyikapi kemerosotan kualitas demokrasi pada proses suksesi kepemimpinan nasional 2024.

Menurut Dr Untoro Hariadi, Ketua Pertemuan 2045 yang merupakan organisasi pelopor acara, para profesor kemudian pendidik merasa perlu menyodorkan rumusan alternatif mengenai kepemimpinan Indonesia agar di area masa mendatang bangsa ini bukan terjerembab pada kesalahan yang dimaksud sama.

”Kita ingin memasukkan pertimbangan kualitatif agar suksesi kepemimpinan Indonesia di area masa depan tiada semata-mata ditentukan oleh angka-angka elektoral tetapi di proses rekrutmennya sudah ada memasukkan aspek-aspek kapasitas, integritas, juga kredibilitas,” ujarnya.

Lima pembicara dihadirkan di kegiatan yang mana diselenggarakan secara hybrid (online kemudian offline) yakni Sudirman Said (Ketua Institut Harkat Negeri), Prof Dr Armaidy Armawi (Guru Besar Filsafat UGM), Prof Dr M Baiquni (Guru Besar Geografi UGM), Prof Dr Ni’matul Huda (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia), kemudian Prof Dr Heru Kurnianto Tjahjono (Guru Besar Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Sudirman Said sebagai pembicara yang mana memaparkan gagasan dasar kepemimpinan Indonesia mengatakan, kepemimpinan harus dibedakan secara mendasar dengan jabatan atau kedudukan. Sebab, kepemimpinan merupakan perilaku yang mana dibentuk oleh kompetensi, karakter serta nilai-nilai yang memandu bertambah kembang pribadi individu.

”Apakah orang pejabat umum merupakan pemimpin atau bukan, tentu tergantung perilaku pada menjalankan tugas-tugasnya,” ungkapnya.

Menurut dia, situasi sosial urusan politik yang mengalami perkembangan ketika ini kurang memperkuat bagi pengembangan kepemimpinan yang mana ideal. Ekosistem kepemimpinan nasional yang digunakan berisi fenomena menguatnya kebijakan pemerintah dinasti dan juga keberpihakan kekuasaan di proses elektoral, pelanggaran etika rakyat serta rekayasa hukum secara terang-terangan, hingga maraknya praktik KKN turut mewarnai karakter kepemimpinan nasional.

Baca Juga:  KPK Cecar Wamenkumham persoalan Peran Tersangka Lain pada Perkara Korupsi yang dimaksud Menjeratnya

”Karena itu, kita memerlukan sebuah Undang-Undang yang digunakan mengatur rekrutmen kepemimpinan umum agar memasukkan pula syarat-syarat kualitatif. Proses seleksi kepemimpinan nasional tak bisa jadi cuma ditentukan angka-angka sehingga menyebabkan demokrasi kehilangan ruh substansial,” kata Sudirman.

Related Articles

Back to top button