Nasional

Tim Hukum AMIN Hadirkan 7 Ahli dan juga 11 Saksi pada Sidang Sengketa Pilpres

Satelitemx.net – JAKARTA – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadirkan 7 ahli dan juga 11 saksi di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari pantauan, sidang PHPU sendiri dimulai pada pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat pada Gedung MK, sidang dipimpin dengan segera oleh Ketua MK Suhartoyo.

“Sidang dengan rencana pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan saksi lalu ahli dari Pemohon I. Berdasarkan catatan yang disampaikan kepaniteraan pemohon I mengajikan tujuh ahli serta 11 saksi,” kata Suhartoyo di tempat persidangan PHPU, pada Hari Senin (1/4/2024).

Sebelum persidangan dimulai, para saksi serta ahli disumpah sesuai dengan agama yang mana dianut, sampai akhirnya orang ahli yang dihadirkan Tim hukum Nasional AMIN, bernama Bambang Eka Cahya memulai pemaparan di persidangan tersebut.

Sebelumnya, di persidangan sengketa pilpres MK akan memeriksa sebagian saksi yang tersebut akan dihadirkan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan lalu Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

“Agenda Sidang, Pemeriksaan Perkara serta Acara Sidang, Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli juga saksi Pemohon lalu Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon),” tulis keterangan di dalam laman resmi MK, dilihat MNC Portal Indonesia, pukul 06.30 WIB.

MK menjamin tiada akan membocorkan nama saksi maupun ahli yang digunakan diajukan oleh pemohon kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Nama saksi akan dirahasiakan sepanjang tidak kubunya sendiri yang mengungkap.

Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada program sidang perdana PHPU. Permintaan kubu AMIN untuk menutupi siapa saksi yang digunakan akan dihadirkan itu logis agar saksi yang tersebut ditunjuk terhindar dari intimidasi.

Baca Juga:  Airlangga Ungkap Indonesia secara Aktif Melakukan Diplomasi

“Iya itu pertimbangan. Insyaallah bukan bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Rabu, 27 Maret 2024.

Related Articles

Back to top button