Nasional

Hasil Skala Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan: Tempat 115 dari 180 Negara

Satelitemx.net – Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil corupption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) periode 2023 secara global. Hasilnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada di area skor 34/100 kemudian menempati kedudukan ke 115 dari 180 negara.

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menyebut, skor yang dimaksud diperoleh yang dimaksud menunjukkan IPK Indonesia mengalami stagnan.

“CPI Indonesia tahun 2023 berada di tempat skor 34/100 serta berada di area peringkat 115 dari 180 negara yang digunakan disurvei. Angka ini 34/100 identik dengan skor CPI pada 2022,” kata Wawan di area Hotel JW Mariot, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Skor IPK yang dimaksud dinilai Wawan, menunjukkan respons terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat. Disebutnya juga akan terus memburuk, akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.

“Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata kemudian terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, inovasi UU MK serta munculnya berbagai regulasi yang dimaksud tidak ada memperhatikan nilai-nilai integritas, dan juga tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan,” kata Wawan.

TTI mendesak agar pemerintah dan juga seluruh elemennya menjamin kualitas demokrasi berjalan sesuai harapan warga negara, yang digunakan berorientasi pada pemberantasan korupsi yang dimaksud berdampak pada kesejahteraan dan juga keadilan sosial.

TTI pun memberikan empat rekomendasinya terhadap pemerintah demi memperbaiki situasi pemberantasan korupsi:

1. Bidang Politik serta Pemilu.

Presiden juga Pemerintah, DPR serta Partai Politik, Lembaga Penyelenggara serta Pengawasan Pemilu, dan juga Lembaga Penegakan Hukum harus terus menjamin berjalannya pemilihan raya secara jujur, adil dan juga berintegritas.

2. Bidang Peradilan kemudian Penegakan Hukum

Badan peradilan yang dimaksud independen mutlak diperlukan. Sistem peradilan serta penegakan hukum yang dimaksud bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain, sumber daya serta transparansi yang tersebut diperlukan untuk secara efektif menghukum semua pelanggaran korupsi lalu memberikan pengawasan serta keseimbangan kekuasaan.

Baca Juga:  Hattrick Tertangkap! Ammar Zoni di tempat Kasus Baru Dinyatakan Positif Sabu kemudian Ganja

3. Bagian Perekonomian juga Bisnis

Perbaikan Iklim bisnis lalu berbisnis harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan warga. Pemberantasan korupsi di area sektor industri bukanlah sekadar lips service yang tersebut hanya sekali mendatangkan Penanaman Modal yang digunakan tidaklah berpihak pada keberlanjutan lingkungan lalu keadilan sosial.

4. Kebebasan serta Hak Sipil

Pemerintah dan juga Penegak Hukum harus menjamin aspirasi masyarakat, jurnalis, akademisi kemudian tiada melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang dimaksud menyampaikan perbedaan pandangan yang digunakan berseberangan dengan pemerintah.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button