Nasional

Setara Institute: RPP Manajemen ASN Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI, Khianati Amanat Reformasi

Satelitemx.net – JAKARTA – Rancangan Peraturan eksekutif (RPP) yang mana mengatur prajurit TNI-Polri mampu mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian/Lembaga mendapat sorotan dari Setara Institute . PP yang dimaksud dikhawatirkan menghidupkan kembali Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seperti di dalam zaman Orde Baru.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menyatakan upaya mendirikan reformasi TNI kerap kali mengalami gangguan melalui perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil dalam luar ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Penempatan yang dimaksud memicu pelembagaan rutinitas penempatan prajurit-prajurit, khususnya perwira pada jabatan-jabatan yang tak berkaitan dengan pertahanan negara.

“Padahal urusan-urusan pada jabatan yang disebutkan dapat dikelola oleh aparatur sipil yang dimaksud mempunyai kapasitas sesuai bidangnya. Dalam konteks itu, terlihat bahwa pemerintah bukan punya komitmen kebijakan pemerintah untuk menguatkan reformasi TNI, juga Polri, sesuai dengan amanat Reformasi 1998,” ujar Halili lewat keterangan resmi yang mana diterima SINDOnews, Hari Sabtu (16/3/2024).

Menurutnya, konsekuensi yang digunakan ditimbulkan menghadapi penempatan TNI-Polri pada jabatan sipil yang disebutkan adalah menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI dengan dalih kompetensi yang tersebut justru dijalankan oleh pejabat sipil yaitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui penempatan tersebut, TNI-Polri tidaklah lagi belaka mengerjakan tugas utamanya sebagai alat pertahanan kemudian keamanan negara, tetapi kerja-kerja administratif serta sosial-politik lainnya.

“Hal itu nyata-nyata mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang dimaksud menghapus Dwifungsi ABRI (kini TNI-Polri) lalu mengamanatkan profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan atau keamanan,” jelasnya.

Dalam konteks itu, kata Halili, penyusunan RPP tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dipersoalkan. Salah satu muatan pada RPP yang disebutkan adalah mengenai jabatan-jabatan ASN yang digunakan dapat diisi oleh prajurit TNI dan juga Polri.

Baca Juga:  Marcus Gideon Jadi Sorotan, Terang-terangan Dukung Satu Paslon Meski Berstatus ASN

“Reformasi TNI-Polri bukan menjadi ruh pada RPP ini juga sangat potensial mengulang praktik dwifungsi ABRI. Terlebih mengikuti kecenderungan yang mana selama ini terjadi pada periode Presiden Joko Widodo yang tersebut tidak ada miliki paradigma supremasi sipil pada demokrasi serta abai terhadap reformasi TNI-Polri, peraturan ini jelas akan mengakselerasi perluasan kedudukan TNI-Polri pada jabatan sipil, teristimewa jabatan-jabatan tertentu yang digunakan selama ini menjadi ranah ASN,” tandasnya.

Selain itu, Setara Intitute menilai RPP ini juga miliki kompleksitas persoalan yang tersebut perlu diatasi melalui pengaturan yang mana terperinci dengan kriteria yang tersebut tepat. Sebab melalui prinsip resiprokal, RPP ini dapat berdampak untuk jenjang karier ASN maupun TNI-Polri.

Atas dasar kondisi tersebut, Setara Institute memberikan catatan sebagai berikut:

Related Articles

Back to top button