Nasional

Putusan Firli Bahuri Vs Polda Metro Jaya Digelar Hari Ini, Siapa yang Menang?

Satelitemx.net – Sidang putusan praperadilan Firli Bahuri akan dilakukan dalam Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Selatan pada Selasa (19/12/2023) ini.

Sidang yang dimaksud akan segera memutuskan berhadapan dengan status terdakwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non bergerak yang dimaksud di persoalan hukum pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

Menurut data dari SIPP Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Selatan, sidang akan dilakukan pada pukul 15.00 WIB.

Bagaimana Awal Mulanya?

Firli ditetapkan terperiksa oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023 lalu.

Penetapan terdakwa itu didasari adanya banyak barang bukti yang tersebut di dalam antaranya sebagai dokumen penukaran mata uang asing pecahan SGD dan juga Mata Uang Dollar di area beberapa outlet money changer senilai Mata Uang Rupiah 7.468.711.500 miliar.

Beredar foto memperlihatkan Ketua KPK Firli Bahuri serta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam sebuah GOR bulutangkis di dalam kawasan Mangga Besar, Ibukota Indonesia Pusat. (Ist)
Beredar foto memperlihatkan Ketua KPK Firli Bahuri dan juga Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di dalam sebuah GOR bulutangkis pada kawasan Mangga Besar, DKI Jakarta Pusat. (Ist)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firli melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Ibukota Selatan untuk menggugurkan status hukumnya tersebut.

Gugatan itu didaftarkan Firli pada Hari Jumat 24 November 2023, dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL.

Rangkaian sidang praperadilan lantas diselenggarakan sejak Mulai Pekan (11/12/2023).

Sebelum sampai ke putusan, program terakhir sidang ialah penyerahan kesimpulan pada Mulai Pekan (18/12/2023).

Yakin Tak Jadi Tersangka

Menjelang sidang putusan, pihak Firli begitu percaya diri tak menjadi terdakwa di tindakan hukum pemerasan SYL.

“Kami yakin hakim yang mana memeriksa kemudian mengadili permohonan kami ini dapat mengabulkan permohonan kami, sehingga permohonan kami ini terkait dengan keadilan untuk Pak Firli dapat terwujud,” kata kuasa hukum Firli, Ian Iskandar.

Keyakinan mereka berlandaskan oleh penilaian bukan sahnya proses penyelidikan.

“Kemudian penyidikannya juga yang dimaksud tak sah. Dua poin itu yang dimaksud kami ungkapkan di materi kesimpulan kami yang telah kami komunikasikan tadi,” terangnya.

Baca Juga:  Apa Itu Cadaver lalu Aturannya, Terkait Penemuan 5 Mayat Tanpa Identitas dalam UNPRI Medan

Kuat akan Alat Bukti

Rasa optimis tidak hanya saja dirasakan oleh kubu Firli.

Pihak Polda Metro Jaya selaku termohon juga meyakini akan meraih kemenangan gugatan praperadilan ini.

Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sadana. (Suara.com/Yasir)
Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sadana. (Suara.com/Yasir)

Kepala Lingkup Hukum atau Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Putu Putera Sadana mengaku optimis sebab merujuk fakta-fakta hukum yang mana sudah disampaikan di persidangan. Salah satunya berdasar adanya empat alat bukti yang mana menjadi landasan penyidik menetapkan Firli sebagai tersangka.

“Ya (optimis menang), kita berdoa. Ikhtiar sudah,” kata Putu di dalam Polda Metro Jaya, Jakarta, Hari Senin (18/12/2023).

Di sisi lain Putu berharap hakim tunggal nantinya juga dapat mengambil kebijakan secara objektif merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut.

“Kita berharap tentunya Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Selatan memberikan putusan yang dimaksud lebih banyak objektif oleh sebab itu fakta-fakta hukum jelas sudah ada terlihat mulai ada saksi fakta. Kurang tambahan kami menyiapkan dua saksi fakta dan juga 3 ahli,” ungkapnya.

Jeratan Hukum Firli Bahuri

Kalau menjadi tersangka, Firli dijerat oleh sebagian pasal yakni Pasal 12e, Pasal 12b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana sudah pernah diubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembaharuan melawan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Ancaman hukuman daripada pasal-pasal ini berbentuk pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan juga paling lama 20 tahun.

Selain itu juga pidana denda paling sedikit Rp200 jt serta paling berbagai Rp1 miliar.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button