Otomotif

Produsen Resah Dituduh Produksi Knalpot Brong, Bakal Ada Rumusan Standarisasi

Satelitemx.net – Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) pada Jakarta, Selasa (6/2/2024) menyuarakan keresahan sebab berbagai produsen knalpot yang dimaksud dituding memproduksi knalpot nonstandar. Dikenal sebagai knalpot brong atau blombongan, item ini mengakibatkan kebisingan hingga dirazia aparat Kepolisian.

Dasar hukumnya: pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong bukan sesuai standar SNI dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 285 jo ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) dan juga Pasal 48 ayat (2) lalu ayat (3), dengan denda maksimal Simbol Rupiah 250.000 lantaran kebisingan suaranya dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dikutip dari kantor berita Antara, Ketua AKSI Asep Hendro menjelaskan bahwa razia yang tersebut diselenggarakan untuk menertibkan pengaplikasian knalpot brong belakangan ini justru berdampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah atau UMKM produsen knalpot. 

“Kami punya 20 merek dan juga 15 ribu karyawan yang dimaksud pada waktu ini sudah ada dirumahkan,” jelas Asep Hendro.

“Saya berharap segera ada Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk knalpot, sehingga UMKM sektor knalpot dapat kembali seperti semula bahkan bisa saja tambahan meningkatkan omzet,” tandasnya.

Menteri Koperasi lalu UKM Teten Masduki beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) dalam Jakarta, Selasa (6/2/2024) [ANTARA/HO-Kemenkop UKM]
Menteri Koperasi kemudian UKM Teten Masduki beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) dalam Jakarta, Selasa (6/2/2024) [ANTARA/HO-Kemenkop UKM]

“Standar ini penting bagi para produsen knalpot lantaran selama ini produk-produk knalpot lokal berbagai dikesankan sebagai knalpot brong yang tidaklah standar kemudian menyebabkan polusi suara,” lanjut Asep Hendro, mantan peserta balap roda dua ternama Indonesia.

“Kami berharap standarisasi atau SNI juga regulasi terkait knalpot segera diterbitkan untuk menyokong lapangan usaha knalpot lokal dan juga UMKM semakin berkembang,” demikian harapan lelaki yang prestasinya sebagai peserta balap diwariskan untuk anak-anak lelakinya itu.

Menteri Koperasi lalu Usaha Kecil Menengah  atau Menteri Kopetssi juga UKM Teten Masduki menyatakan akan bekerja sejenis dengan lembaga lain untuk mulai merumuskan regulasi lalu standarisasi terkait knalpot agar memenuhi SNI sekaligus mengupayakan UMKM produsen knalpot di negeri.

Baca Juga:  Tuai Berkah Jelang Ramadan, UMKM Diminta Manfaatkan Momen

Pernyataan ini disampaikan Teten Masduki ketika bertemu dengan Asep Hendro, Ketua AKSI.

Melalui siaran pers Kemenkop UKM, Teten Masduki menyatakan hingga pada waktu ini memang benar belum ada aturan baku mengenai knalpot. 

Dari sekian banyak komoditas komponen otomotif, baru sembilan yang digunakan telah bersertifikasi SNI, sementara komponen otomotif lainnya belum ada, termasuk knalpot.

“Kami akan mencoba duduk dengan dengan pemangku kebijakan lain seperti Badan Standarisasi Nasional (BSN), KLHK, Kemenperin, Kemenhub, kemudian Kepolisian RI untuk menyusun standarisasi hasil otomotif knalpot, termasuk dengan Kemenhub yang digunakan akan menjadi penghubung dengan Kepolisian,” jelas Teten Masduki pada Rabu (7/2/2024).

Ia mencermati sebagian perkara pengaplikasian knalpot yang mana mengganggu kenyamanan penduduk disebabkan belum ada SNI baku terkait knalpot, sebagaimana barang otomotif lain yang tersebut telah dilakukan lebih banyak dulu berstandar SNI.

Untuk itu, regulasi serta standar baku terkait knalpot menjadi penting oleh sebab itu sektor ini merupakan embrio bidang otomotif yang tersebut harus dikembangkan. Pembuatan knalpot memiliki prospek dunia usaha yang tersebut cukup besar serta menerima banyak tenaga kerja.

Ia mengungkapkan para pelaku UMKM knalpot harus siap memenuhi regulasi terkait produknya sehingga tiada lagi selalu menjadi pihak yang tersebut disalahkan pada waktu razia knalpot brong dilakukan. 

Regulasi yang harus dipatuhi termasuk regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) tentang ambang batas kebisingan, dan juga aturan ini harus dijadikan sebagai acuan bagi lapangan usaha untuk memproduksi knalpot.

Dalam pertemuannya dengan Teten Masduki,Ketua AKSI Asep Hendro menyatakan bahwa apabila SNI knalpot telah dilakukan terbit, AKSI siap memenuhi standarisasi kemudian regulasi yang digunakan menjamin item knalpot memenuhi SNI.

Baca Juga:  7 Ciri Mobil Bekas Banjir, Patut Diwaspadai!

Sehingga barang knalpot lokal semakin berdaya saing serta memenuhi aturan termasuk ambang batas kebisingan.

Related Articles

Back to top button