Nasional

Pj Gubernur Banten Dituding Cawe-cawe Soal Pilpres 2024, Al Muktabar: Hal ini Alur Sistem Pengetahuan

Satelitemx.net – Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dituding cawe-cawe alias mengambil bagian terlibat di pemilihan Pilpres 2024 mendatang. Tudingan yang dimaksud muncul usai akun Instagram resmi Pemprov Banten mengunggah foto Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 27 Januari lalu.

Bukan foto biasa, Pj Gubernur Banten dianggap cawe-cawe lantaran pada foto Moeldo yang dimaksud disertakan tulisan “PRESIDEN PUNYA HAK POLITIK ACUANNYA UNDANG-UNDANG PEMILU,”

Sontak, unggahan itu pun menjadi sorotan masyarakat, lantaran video yang tersebut diunggah yang disebutkan berbau politis hingga berujung pada pelaporan ke Bawaslu Banten lantaran diduga terdapat pelanggaran netralitas ASN.

Unggahan yang disebutkan juga mengundang menentang publik. Banyak netizen yang mana menganggap hal yang dimaksud seolah menandakan Pj Gubernur Banten mulai cawe-cawe.

“Baru mau nanya…Owh Jadi Plt Gubernur juga mau Cawe Cawe mereun (mungkin-red)…,” tulis @ari*****ad mengomentari unggahan berbau urusan politik itu.

“Artinya Pemprov Banten mau cawe2 juga??? (emoji tertawa),” kata @jur***.****en terlibat berkomentar.

“Mau cawe-cawe nih? Padahal sejumlah urusan penduduk yang dimaksud harus segera diselesaikan,” timpal @san********si.

Bahkan ada juga netizen yang tersebut mengganggap unggahan yang disebutkan tiada ada kaitannya dengan Pemprov Banten sejenis sekali.

“Trus hubungannya dengan pemprov Banten apa min?,” tanya @_**oy. “Hapus min… gak relate sm akun Pemprov Banten.,” ujar @za****_****ia.

Tanggapan Pj Gubernur Banten

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar membantah unggahan yang dimaksud memiliki makna keberpihakan Pemprov Banten terhadap salah satu paslon di Pilpres 2024.

“Bukan (berpihak), kita nilai sesuatu dari sisi positif,” kata Al Muktabar, hari terakhir pekan (2/2/2024).

Ia beralasan, konten yang mana diunggah pada akun resmi Pemprov Banten yang disebutkan cuma sekedar untuk menyebarluaskan informasi secara cepat kemudian luas tanpa ada unsur politis.

Baca Juga:  Dalam Debat Cawapres Mahfud MD Sebut 12,5 Juta Hektare Hutan Indonesia Deforestasi, Menteri LHK: Angka Itu Salah!

Karenanya, Al Muktabar pun mengajukan permohonan untuk seluruh publik meninjau sisi positif dari unggahan yang dimaksud oleh sebab itu berisi informasi yang mana harus diketahui oleh publik.

“Ini sebuah teknologi, itu sebuah alur sistem informasi, maka kita harus tanggapi arif juga bijaksana. Akses sistem kan yang tersebut saya juga singgung, hampir bukan dapat kita berdiri sendiri. Jadi akses informasi itu terbuka luas,” terangnya.

Saat dikonfirmasi persoalan hal yang dimaksud kemungkinan besar belaka jadi upaya cari muka Pemprov Banten terhadap Presiden Jokowi, Al Muktabar menegaskan tak mempunyai niat seperti itu.

“Tidak mengawasi itu cari muka, lebih lanjut ke tatanan ini informasi global, tiada sanggup menghindar proses informasi,” tandasnya.

Diskominfo Banten Dilaporkan ke Bawaslu

Unggahan akun resmi media sosial Instagram Pemprov Banten yang mana dikelola Dinas Komunikasi Informatika Statistik lalu Persandian (Diskominfo SP) sekira tiga hari lalu dianggap melanggar netralitas ASN atau Aaratur Sipil Negara.

Akun resmi Instagram Pemprov Banten mengunggah penggalan video dengan narasumber Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 27 Januari lalu. Unggahan yang disebutkan diberi judul Presiden Punya Hak Politik Acuannya UU Pemilu.

Unggahan yang dimaksud sontak menjadi sorotan masyarakat, mengingat video yang dimaksud diunggah berbau politis dan juga berujung pada pelaporan ke Bawaslu Banten lantaran diduga terdapat pelanggaran netralitas ASN.

Salah satu warga Perkotaan Serang, Adityawarman mengatakan, warga Pusat Kota Serang menilai unggahan aakun Pemprov Banten itu dinilai berbau politis.

“Jadi hari ini saya melaporkan pejabat (yang bertanggungjawab melawan akun) IG (Instagram, red) Pemprov Banten ke Bawaslu Banten, dikarenakan (postingan ini) meresahkan masyarakat. Apalagi berbau politik,” kata Adit usai melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN diambil dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (30/1/2024).

Baca Juga:  Diiringi Sholawat Ulama juga Santri, Prabowo: Kami Gak Malu Lanjutkan Proyek Jokowi

Menurut Adit, tak seharusnya akun medsos resmi pemerintahan pada hal ini Pemprov Banten mengunggah hal-hal berbau kebijakan pemerintah pada masa kampanye pemilihan 2024.

“Postingan ini mengganggu netralitas ASN. Hal ini sangat berbahaya,” katanya.

Kata Adit, seharusnya unggahan medsos akun resmi Pemprov Banten lebih besar mengutamakan capaian perkembangan yang dimaksud telah dilakukan diadakan pemerintah.

“Seharusnya Kominfo memposting capaian (pembangunan) yang mana hari ini telah terjadi dicapai seperti penurunan stunting, sekolah lalu kesehatan, tidak posting hal-hal yang berbau politis,” ungkapnya.

Sementara, Plt Kepala Diskominfo SP Provinsi Banten, Nana Suryana membantah jikalau unggaham yang dimaksud melanggar netralitas ASN. Namun, ia tak membantah menghadapi unggahan tersebut.

Nana beralasan, postingan yang dimaksud merupakan press release yang digunakan disebarkan oleh Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) RI pada hari terakhir pekan 26 January 2024 pukul 19.33 WIB.

Postingan yang disebutkan disebar melalui pada Grup WhatsApp Pertemuan Kominfo Indonesia. Di mana anggota gruop yang disebutkan adalah jajaran Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

“Yang mana grup ini juga tergabung di Grup Komunitas Satgas Medsos Nasional. Grup yang disebutkan selama ini menjadi media pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai informasi termasuk narasi tunggal yang tersebut diproduksi oleh berbagai kementerian untuk disebarluaskan kembali oleh pemerintah daerah,” kata Nana.

Kontributor : Yandi Sofyan

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button