Bisnis

Picu Banyak Reaksi Penolakan, Thailand Tunda Rencana BLT Rp218 Trilyun

Satelitemx.net – JAKARTA – Dalam sebuah perkembangan yang mana mengejutkan, eksekutif Thailand sudah pernah mengumumkan penundaan penyelenggaraan inisiatif bantuan dengan segera tunai (BLT). Inisiatif ini awalnya dijadwalkan untuk dirilis sebelum Mei 2024 bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan untuk warga Thailand sehingga menurunkan tekanan sektor ekonomi serta meningkatkan standar hidup.

Kabinet Thailand sebelumnya sudah menyetujui pemotongan pajak material bakar minyak (BBM) selama tiga bulan juga rencana anggaran 3,6 triliun baht untuk tahun 2025 untuk menggalang harga jual BBM juga menghurangi biaya hidup. Namun, skema bantuan dompet digital senilai 14,3 miliar baht atau setara Rp6 triliun mengalami penundaan yang digunakan tak terduga, sehingga peluncuran ditunda hingga bulan Mei. Penundaan inisiatif ini, yang dimaksud diproyeksikan akan memberikan 10.000 baht sekitar USD285 untuk 50 jt warga Thailand, telah lama menciptakan gelombang perasaan khawatir di dalam antara para calon penerima.

Mengutip BNN, penundaan yang dimaksud dipandang sebagai keterpurukan bagi pemerintahan Awal Menteri (PM) Srettha Thavisin, yang dimaksud telah terjadi mengiklankan kebijakan pemberian bantuan ini sebagai sesuatu yang penting untuk menggalakkan perekonomian yang tersebut lesu. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kebijakan kampanye utama partai Pheu Thai yang tersebut berkuasa pada pemilihan umum dan juga merupakan bagian dari kumpulan langkah-langkah stimulus yang dijanjikan untuk negara dengan dunia usaha terbesar kedua di tempat Asia Tenggara ini.

Aspirasi pemerintah untuk meningkatkan perkembangan dunia usaha menjadi rata-rata 5 persen selama empat tahun mungkin saja akan menghadapi tantangan akibat penundaan ini. Meskipun rencana pemerintah Thailand untuk mendanai kegiatan bantuan tunai senilai USD14 miliar atau setara Rp218 triliun sudah mendapat persetujuan dari penasihat hukum, Dewan Negara, rencana ini telah dilakukan memicu reaksi keras dari partai-partai oposisi, para mantan gubernur bank sentral, lalu para ekonom. Keprihatinan berkisar pada pelebaran defisit fiskal juga memicu inflasi.

Baca Juga:  Jadwal Pendaftaran, Syarat dan juga Gaji Petugas KPPS pilpres 2024

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thailand sudah pernah mengingatkan adanya kemungkinan pelanggaran hukum pada rencana pemberian dompet digital, yang digunakan menambah kerumitan pada situasi ini. otoritas belum memberikan jadwal baru untuk dimulainya bantuan keuangan ini, menyebabkan banyak orang berada di ketidakpastian.

(Sumber:SindoNews)

Related Articles

Back to top button