Bisnis

Pengusaha Logistik Marah, Gugat Aturan Larangan Impor pada Bawah USD100

SateliteMX.net – Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) sekaligus Direktur Utama SKK Logistics Sonny Harsono menyampaikan sudah melakukan pengajuan Judicial Review atas nama pribadi serta beserta seluruh karyawan korban diberlakukannya PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 ke Mahmakah Agung Republik Indonesia.

Materi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung terkait dengan PASAL 19 Ayat 1,2,3 lalu 4 dalam PERMENDAG 31 Tahun 2023, khusus mengenai pelarangan importasi di area bawah USD100, hal yang menjadi dasar dari gugatan adalah tidak ada adanya penelitian atau dasar yang mana jelas dari pelarangan itu yang digunakan terkait dengan UMKM, serta pelarangan ini selain merugikan Negara serta UMKM juga melanggar azas Perdagangan Internasional yang disepakati di tempat WTO, dimana dalil dari Menteri Perdagangan pelarangan importasi USD100 adalah untuk melindungi UMKM, sedangkan seluruh anggota APLE setuju tidaklah ada korelasi antara pelarangan importasi yang disebut dengan UMKM, dikarenakan importasi USD100 juga merupakan sumber materi baku pendukung bagi UMKM untuk berproduksi kemudian memiliki nilai tambah.

“Faktanya setelah PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 di tempat berlakukan langsung terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam sektor logistik mulai dari perusahaan logistik pergudangan, perusahaan kurir, hingga sektor logistik lain yang mana terkait dengan pergerakan barang importasi tersebut,” ungkap Sonny dikutip Selasa (21/11/2023).

APLE mencatat tidak ada kurang dari 1000 pekerja dalam Bandara juga kurang lebih tinggi 5000 pekerja di dalam sektor pendukung lain seperti kurir lalu pergudangan menjadi korban atas Peraturan tersebut. Selain dari merugikan pekerja logistik, Peraturan hal tersebut juga telah dilakukan mengakibatkan tutupnya lima perusahaan logistik besar dan juga penutupan belasan cabang perusahaan kurir serta pergudangan di area beberapa daerah, terlebih dampak langsung dari PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 adalah kerugian negara dimana importasi e-commerce yang digunakan telah terjadi ditutup menghasilkan sekitar 5 Triliun per tahun dari Pajak import lalu PPN, belum termasuk Pajak Pendapatan Usaha dari setiap perusahaan terpaksa tutup lalu Pajak penghasilan pribadi dari pekerja yang mana di tempat PHK, dari perhitungan APLE kerugian negara ditotal 10 Triliun per tahun.

Baca Juga:  Bandara Minangkabau dipastikan bukan terdampak erupsi Gunung Marapi

“Sedangkan keuntungan yang digunakan diperoleh dari peraturan ini tidak ada jelas perhitungannya, tidak ada ada dasar yang digunakan jelas dalam menghitung prospek keuntungan atas ditutupnya importasi e- commerce ke Indonesia juga ini berbanding terbalik dengan kepastian kerugian negara yang digunakan di area timbulkan oleh peraturan ini, minimal negara telah dilakukan pada rugikan sekitar 10 Triluin per tahun dari direct sektor belum termasuk non direct sektor seperti Pajak perdagangan reseller kemudian pajak platform,” paparnya.

Salah satu dasar dari PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 ini diberlakukan adalah kunjungan kunjungan Menteri Perdagangan ke Pasar Tradisional seperti Pasar Tanah Abang lalu pusat grosir yang ditemukan sepi pengunjung, dimana hal yang disebut tak lah relevan dengan pelarangan importasi e-commerce, sepinya Pasar Tadisional yang bukan di area akibatkan oleh importasi e-commerce melainkan oleh perubahan pola transaksi customer dari offline ke online dan juga hal ini juga terjadi dalam seluruh dunia lalu para tukang jualan offline juga telah dilakukan bermigrasi menjadi penjual online dengan sukses.

“Atas dasar yang disebut diatas maka APLE beranggapan kebijakan Pemerintah ini perlu diimplementasikan koreksi,” pungkasnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button