Bisnis

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah

Satelitemx.net – JAKARTA – Beroperasinya beratus-ratus tambang yang tersebut tak memiliki izin alias ilegal pada Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Tak hanya saja merugikan negara, praktik penambangan ilegal yang disebutkan juga berdampak terhadap lingkungan lalu kondisi sosial masyarakat.

Hal itu diungkap Praktisi Hukum Deolipa Yumara pada diskusi “Menyoal Penegakan Hukum Illegal Ekstraksi di dalam Indonesia” yang dimaksud dijalankan oleh Ikatan Wartawan Hukum, hari terakhir pekan (15/3/2024). Menurut data yang dimaksud diperoleh Deolipa Yumara Institut, beratus-ratus tambang ilegal di tempat Kaltim yang disebutkan beroperasi tanpa ada tindakan oleh pemerintah ataupun penegak hukum.

“Kita dapat informasi ada 200 titik (tambang ilegal) dan juga ini masih sebagian kecilnya,” terang Deolipa pada diskusi tersebut. Menurut dia, penambangan batu bara secara ilegal ini kerap beroperasi di area antara dua tambang legal.

Menurut Deolipa, penambangan tak berizin itu beroperasi dengan memanfaatkan pelabuhan ilegal. Dari pelabuhan tersebut, satu kapal tongkang pengangkut batu bara ilegal seberat 7.500 ton bisa saja menghasilkan kembali keuntungan Rp8 miliar. Dalam sehari, sambung dia, bisa saja 15 kapal tongkang beroperasi mengangkut hasil penambangan ilegal tersebut. “Kerugian negara dapat triliunan,” tandasnya.

Advokat dengan syarat Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, penambangan ilegal ini berdampak pada berbagai aspek. Selain menyebabkan kerugian negara dan juga kecacatan lingkungan, konflik sosial juga kerap terjadi akibat keberadaan tambang ilegal tersebut.

Deolipa pun menyoroti kebijakan negara yang tersebut tiada tegas untuk mengatasi persoalan tambang ilegal tersebut. Negara, kata dia, memang benar sudah pernah menghasilkan aturan yang dimaksud tegas mengenai pertambangan. Namun, pada praktiknya penambangan ilegal masih kerap dibiarkan tanpa ada tindakan.

Baca Juga:  Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Pakar Soroti Maraknya Praktik Tambang Ilegal

Menurut dia, salah satu cara untuk mengatasi persoalan tambang ilegal yang dimaksud adalah dengan mempermudah pemberian izin usaha. Dengan begitu, penambangan dilaksanakan secara legal sehinggaberdampak pada pemasukan negara. “Pemerintah bisa saja memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang digunakan legal,” ujarnya.

Senada, ahli hukum pertambangan Ahmad Redi berpandangan bahwa regulasi terkait pertambangan dalam Indonesia sudah ada baik. Namun, imbuh dia, perizinan untuk mengoperasikan tambang legal memang benar tak mudah didapatkan oleh masyarakat. Dengan begitu, kata dia, kongkalikong antara penambang ilegal juga pemangku kebijakan kerap sulit terhindarkan.

Related Articles

Back to top button