Nasional

Pemberian Jenderal Kehormatan Prabowo Dikritik, TB Hasanuddin: Pangkat Itu Bukan untuk Pensiunan TNI!

Satelitemx.net – Anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin mengomentari pemberian pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4 terhadap Prabowo Subianto. Hasanuddin menilai pemberian pangkat kehormatan mestinya diterima oleh prajurit TNI aktif.

Hal itu sesuai dengan aturan yang digunakan tertera Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, lalu Tanda Kehormatan.

“Perlu digaris bawahi pada Pasal 33Ayat 3A yang mana berbunyi ‘pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa’ yang disebutkan adalah untuk prajurit terlibat atau belum pensiun,” ujar Hasnuddin untuk wartawan, Rabu (28/2/2024).

Politisi PDIP itu memperlihatkan ketika prajurit berpangkat kolonel naik menjadi Brigjen atau dari Letjen menjadi Jenderal. Kenaikan pangkat itu juga akibat prajurit yang dimaksud mempunyai keberhasilan pada melaksanakan tugasnya.

“Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan TNI,” ucap Hasanuddin.

Dia juga menuturkan pada UU 34 tahun 2004 tentang TNI tiada ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya UU TNI.

“Hal itu telah tidaklah ada lagi seperti di tempat era Orde Baru,” tambah dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan untuk Menteri Defense Prabowo Subianto. Dengan begitu, Prabowo sekarang ini menyandang pangkat Jenderal Kehormatan.

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan disematkan secara langsung oleh Jokowi di acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di tempat Mabes TNI, Cilangkap, Ibukota Indonesia Timur, Rabu (28/2).

Prabowo memberikan hormat lebih tinggi dahulu sesaat sebelum Jokowi menyematkan pangkat bintang empat pada bahunya. Sikap hormat dijalankan Prabowo usai Jokowi memberikan Keppres Kenaikan Pangkat Kehormatan.

Ditemui seusai prosesi, Jokowi membantah anggapan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo merupakan bagian operasi politik.

Menurut Jokowi, bila memang sebenarnya kenaikan pangkat menjadi bagian operasi politik, justru diadakan sebelum pemilihan 2024.

Baca Juga:  Awal Mula Berhembusnya Kabar Melki Diberhentikan dari Ketua BEM UI, Diduga Lakukan Kekerasan Seksual

Ia menekankan pemberian kenaikan pangkat yang disebutkan diberikan usai masa pemilihan presiden sebab untuk menghindari anggapan tersebut.

“Ya kalau operasi urusan politik kita berikan aja sebelum Pemilu. Hal ini kan setelahnya pemilihan supaya tak ada anggapan-anggapan seperti itu,” kata Jokowi di dalam Mabes TNI.

Related Articles

Back to top button