Nasional

PDIP Gugat KPU ke PTUN tentang Perbuatan Melawan Hukum di dalam Pilpres 2024

Satelitemx.net – JAKARTA – Tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Cakung, Ibukota Indonesia Timur, Selasa (2/4/2024) siang. Tim hukum PDIP menilai KPU telah terjadi melakukan perbuatan melawan hukum yang tersebut bermuara pada perolehan hasil pilpres yang digunakan mengungguli paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan regu hukum PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa sikap KPU yang melakukan perbuatan melawan hukum dimulai sejak penetapan paslon urut 2, teristimewa di meloloskan Wali Daerah Perkotaan Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

“Bahwa perbuatan melawan hukum yang disebutkan berdampak pada penetapan calon presiden dan juga duta presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaannya adalah suatu tindakan yang dimaksud dijalankan oleh aparatur negara,” ujar Gayus di area lobi PTUN, Selasa (2/4/2024).

PDIP Gugat KPU ke PTUN tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Pilpres 2024

Dia menjelaskan KPU juga dinilai melakukan perbuatan melawan hukum termasuk menggunakan sumber daya negara demi menguntungkan paslon Prabowo-Gibran pada antara paslon capres cawapres lainnya. “Penggunaan sumber daya negara yang dimaksud menguntungkan paslon 02 dan juga hasil perolehan pemilihan umum presiden juga duta presiden,” tutur Gayus.

Ia melanjutkan, tindakan KPU yang dimaksud sudah pernah melanggar aturan lalu kode etik penyelenggaraan pemilihan umum yang seharusnya ditaati. “Dan perbuatan melawan hukum yang dimaksud bertentangan dengan asas-asas serta norma-norma yang mana ada pada aturan tentang pemilihan umum,” tegas Gayus.

Gayus mengungkapkan PDIP adalah salah satu pihak, selaku partai politik, yang tersebut dirugikan menghadapi tindakan KPU tersebut. “Bahwa PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud merupakan salah satu pihak yang digunakan dirugikan menghadapi perbuatan melawan hukum tersebut. Itu inti dari apa yang digunakan kami ajukan yang mana sudah ada kami daftarkan,” ungkap Gayus.

Baca Juga:  Prabowo-Gibran Unggul di tempat Real Count, Prediksi Komika Pandji jadi Sorotan Lagi

Diketahui sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang disebutkan berkaitan dengan pembatalan pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

“Dua putusan yang mana menyangkut pelanggaran etika yang digunakan terjadi di dalam MK maupun dalam KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata perniagaan negara. Kita mempertimbangkan itu,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Selasa (6/2/2024).

Kendati demikian, Todung mengaku masih rencana yang dimaksud masih dipertimbangkan secara internal. Di sisi lain, TPN telah lama memohonkan Bawaslu untuk mengawasi setiap proses penyelenggaraan Pemilu. “Jadi artinya kemungkinan besar kami akan melakukan itu. Tapi juga kemungkinan besar kami melakukan yang tersebut lain,” tambah dia.

Related Articles

Back to top button