Bisnis

Para Gubernur Jangan Lupa, Hari Ini Terakhir Umumkan Upah Minimum

SateliteMX.net – Pemerintah mengingatkan agar para Gubernur seluruh provinsi tidak ada lupa untuk menetapkan dan juga mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Pengumuman UMP ini oleh Gubernur paling lambat pada, hari ini 21 November 2023.

“Saya kembali mengingatkan Bapak/Ibu Gubernur, Bupati serta Wali Kota, bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan. PP 51 tahun 2023 sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden RI serta selanjutnya di area Undang-Undangkan pada tanggal 10 November 2023 ” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Menaker mengatakan, penetapan Upah Minimum di tempat seluruh wilayah di area Indonesia, di dalam tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada dalam setiap Daerah. Bahkan, dirinya mengaku telah terjadi memberikan arahan tentang Kebijakan Pengupahan dan juga PP 51/tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu, dalam Jakarta.

“Substansi pengaturan dan  isi rancangan PP 51 tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu dalam segenap wilayah di tempat Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur: Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan, Akademis atau pakar,” imbuh dia.

Ida membeberkan ada tiga hal yang dimaksud perlu dipahami lalu dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 tahun 2023.

Pertama, kebijakan Upah Minimum tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja dalam bawah 1  tahun. Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan Upah Minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi kemudian Index tertentu yang mana disimbolkan dengan Alpha dalam PP 51/2023 tersebut. 

Baca Juga:  Kemnaker Apresiasi Kepala Daerah yang dimaksud Telah Tetapkan UMP 2024

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja diatas 1  tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan Pengupahan Berbasis Produktivitas atau Kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU). 

“Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di dalam atas 1 satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di dalam atas Upah Minimum yang mana disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja serta kemampuan perusahaan,” pungkas dia.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button