Nasional

Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Disebut Tak Masuk Akal, Refly Harun: Rezim Omon-omon, Gak Karuan!

Satelitemx.net – Anggota Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Refly Harun merasa heran Prabowo Subianto diberi hadiah pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4. Padahal, selama ini Prabowo sudah ada tak berdinas dalam kemiliteran.

“Bagaimana kemungkinan besar orang naik pangkat militer tapi beliau tiada berdinas dalam militer lagi,” ujar Refly di tempat Gedung Pergerakan Bhineka Nasionalis, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (28/2/2024).

Oleh sebab itu, Refly menuding rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidaklah karuan lalu omon-omon.

“Rezim omon-omon betul, ini nggak karu-karuan,” ucap Refly.

Menurut Refly, bukan masuk akal apabila Prabowo diberi pangkat kehormatan menghadapi alasan jasanya selama ini. Lebih lanjut, Refly menilai semestinya pangkat kehormatan juga diberikan setelahnya seseorang tokoh menunaikan tugas.

Dalam hal Prabowo, yakni purna tugas sebagai Menteri Pertahanan.

“Pakai common sense semata nggak masuk akal tapi kan Prabowo punya jasa dan juga lain sebagainya ya semua Menteri kalau mau dianggap punya jasa,” tutur Refly.

“Belum selesai lalu apa yang digunakan menyebabkan kemudian kita harus memberikan pangkat kehormatan terhadap Prabowo,” lanjutnya.

Prabowo Naik Pangkat

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan terhadap Menteri Defense Prabowo Subianto. Dengan begitu, Prabowo saat ini menyandang pangkat Jenderal Kehormatan.

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan disematkan dengan segera oleh Jokowi pada acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di dalam Mabes TNI, Cilangkap, Ibukota Indonesia Timur, Rabu (28/2/2024).

Prabowo memberikan hormat lebih lanjut dahulu sesaat sebelum Jokowi menyematkan pangkat bintang empat pada bahunya. Sikap hormat diadakan Prabowo usai Jokowi memberikan Keppres Kenaikan Pangkat Kehormatan.

Ditemui seusai prosesi, Jokowi membantah anggapan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo merupakan bagian operasi politik.

Baca Juga:  Kemlu Pastikan 115 WNI di tempat tanah Israel Aman Pascaserangan Iran

Menurut Jokowi, bila memang benar kenaikan pangkat menjadi bagian kegiatan politik, justru diadakan sebelum pemilihan 2024.

Ia menekankan pemberian kenaikan pangkat yang dimaksud diberikan usai masa pemilihan presiden sebab untuk menghindari anggapan tersebut.

“Ya kalau kegiatan kebijakan pemerintah kita berikan aja sebelum Pemilu. Ini adalah kan setelahnya pemilihan raya supaya bukan ada anggapan-anggapan seperti itu,” kata Jokowi pada Mabes TNI.

Related Articles

Back to top button