Bisnis

Lagi! Kemnaker Ingatkan Gubernur Segera Umumkan UMP

SateliteMX.net – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengingatkan agar gubernur di dalam seluruh provinsi segera menetapkan serta mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 paling lambat tanggal 21 November 2023. Sedangkan gubernur harus menetapkan upah minimum kabupaten/kota tahun 2024 paling lambat tanggal 30 November 2023.

“Saya kembali mengingatkan Bapak/Ibu Gubernur, Bupati kemudian Wali Kota, bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan. PP 51 tahun 2023 telah terjadi ditetapkan oleh Bapak Presiden RI lalu selanjutnya di tempat Undang-Undangkan pada tanggal 10 November 2023 ” kata Ida Fauziyah dalam Rakornis tentang ‘Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024’ bersama Mendagri Tito Karnavian di area kantor Kemendagri Jakarta, Senin, (20/11/2023).

Ditegaskan Ida, penetapan Upah Minimum di tempat seluruh wilayah di tempat Indonesia, dalam tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang digunakan ada pada setiap Daerah. Bahkan Ida Fauziyah mengaku sudah pernah memberikan arahan tentang Kebijakan Pengupahan dan juga PP 51/tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu, di area Jakarta.

“Substansi pengaturan serta isi rancangan PP 51 tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di tempat segenap wilayah dalam Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur: Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan, Akademis atau pakar, ” ujarnya.

Ida Fauziyah menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami lalu dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 tahun 2023. Pertama, kebijakan Upah Minimum tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di area bawah 1 tahun.

Baca Juga:  Alur Sri Mulyani Bersiap Mundur dari Menteri Keuangan Jokowi

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan Upah Minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi juga Index tertentu yang disimbolkan dengan Alpha dalam PP 51/2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja diatas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan Pengupahan Berbasis Produktivitas atau Kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

“Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di dalam atas 1 satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji pada atas Upah Minimum yang dimaksud disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja kemudian kemampuan perusahaan,” katanya.

Ida Fauziyah mengapresiasi kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kapolda, KABINDA kemudian para Kadisnaker serta Dewan Pengupahan Daerah atas dukungan juga kerja keras dalam mengawal juga menyukseskan penetapan Upah Minimum Tahun 2024 di tempat seluruh wilayah Indonesia.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button