Teknologi

Kominfo Wacanakan Aturan Baru masalah Kecerdasan Buatan demi Lindungi Hak Cipta Pers

Satelitemx.net – Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo) berada dalam menyoroti efek teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada dunia pers. Pasalnya, sejumlah perkara pelanggaran hak cipta akibat pemanfaatan program berbasis AI.

Direktur Jenderal Pengetahuan dan juga Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong menyatakan, keberadaan peraturan perundangan yang digunakan mengikat secara komprehensif diperlukan agar bukan merugikan media massa nasional.

“Kita berharap seperti pada Uni Eropa. Di Uni Eropa itu punya UU yang tersebut komprehensif mengatur Teknologi AI dari sisi hak ciptanya, dari sisi pornografi, deep fake-nya lalu segala sisi. Seperti Omnibus Law-nya AI,” ucap Usman, diambil dari siaran pers Kominfo, Selasa (29/1/2024).

Dirjen IKP menilai, pengaturan komprehensif akan dapat melindungi media-media lokal dari dominasi raksasa teknologi global berkaitan dengan kepemilikan hak cipta.

Lebih lagi ketika ini banyak aplikasi mobile berbasis Artificial Intelligence memonetisasi setiap konten yang diperoleh secara gratis dari media massa. Kondisi itu akan memengaruhi penerapan hak cipta yang dimaksud mencakup hak moral lalu hak ekonomi.

“Sementara karya jurnalistik yang dihasilkan oleh media diperoleh dengan biaya. Ini adalah problem. Dalam dunia media juga ilmiah, kita mengutip satu sumber kemudian kita sebutkan, maka bukan sanggup menuntut itu. Dan problem ini sebetulnya terjadi pada platform digital digital juga pada hubungannya dengan media,” tutur dia.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong ketika ditemui di dalam Kantor Kominfo, Hari Senin (11/12/2023). [Suara.com/Dicky Prastya]
Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong pada waktu ditemui di area Kantor Kominfo, Awal Minggu (11/12/2023). [Suara.com/Dicky Prastya]

Untuk mengantisipasi persoalan hak cipta, pemerintahan sedang menyelesaikan pengaturan publisher rights. Namun menurut Usman, masih ada beberapa aspek yang dimaksud memerlukan perhatian bersama.

“Saya kira belum tentu juga lantaran platform digital digital memang benar menggunakan AI. Tetapi perusahaan Artificial Intelligence belum tentu mau disebut sebagai sistem digital. Karena itu saya sependapat tadi teman-teman mengungkapkan perlu regulasi yang mana komprehensif,” beber dia.

Baca Juga:  Tanggal Peluncuran Resmi Windows 12 Dirilis, Kaya Fitur Berbasis AI

Di sisi lain, Menkominfo Budi Arie Setiadi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan juga Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial pada 19 Desember 2023 lalu.

Edaran itu memuat tiga kebijakan yaitu nilai etika, pelaksanaan nilai etika, juga tanggung jawab pada pemanfaatan juga pengembangan kecerdasan artifisial bagi perusahaan atau organisasi.

Lewat edaran itu, Kementerian Kominfo menyokong perusahaan atau organisasi yang menggunakan lalu mengembangkan Artificial Intelligence ini berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut.

“Yang paling penting prinsipnya adalah akuntabilitas kemudian human centered artinya berpusat terhadap manusia, sebab ada perasaan khawatir Artificial Intelligence ini akan membunuh peradaban manusia,” lanjut Usman.

Usman Kansong mengutarakan, keberadaan Surat Edaran tiada cukup untuk mengatur pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence yang mana makin berprogres pesat. Sebab surat edaran adalah panduan etis tiada bersifat memaksa, bukan ada hukuman, dan juga bersifat sukarela.

Oleh karenanya, ia meminta insan pers nasional untuk memberikan masukan di penyusunan regulasi yang mana lebih tinggi komprehensif.

“Saya meminta insan pers untuk menyokong peluncuran regulasi yang dimaksud lebih banyak komprehensif. Lewat diskusi-diskusi seperti ini, bisa jadi melahirkan rekomendasi yang dapat diserahkan untuk Menkominfo sebagai leading sector di dalam bidang digital,” pungkasnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button