Nasional

Kejahatan Pemilu, Siapa Bertanggung Jawab?

Satelitemx.net – Romli Atmasasmita

PERISTIWA kecurangan pemilihan raya 2024 terjadi secara transparan bahkan diketahui Terstruktur, Sistematis, lalu Besar (TSM). Pintu terdepan mengungkap kecurangan pilpres adalah pengaplikasian Sirekap untuk menyusun rekapitulasi hasil pemungutan pendapat dalam TPS-TPS dengan harapan hasil penghitungan pengumuman secara nasional dapat diketahui dengan cepat kemudian dipastikan proses rekapitulasi menggunakan sistem teknologi digitalisasi yang mana modern.

Jujur diakui bahwa penghitungan pendapat secara manual mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) daerah-daerah sampai pada tingkat provinsi dan juga Ibu Daerah Perkotaan lebih besar teliti lalu akurat akan tetapi memerlukan waktu lama. Sistem pilpres berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 menganut penghitungan ucapan secara berjenjang dalam 38 provinsi meliputi lebih lanjut dari beratus-ratus ribu TPS di tempat seluruh Indonesia, sehingga dapat diperkirakan tingkat kesulitan yang tersebut tinggi sampai pada hasil akhir yang tersebut menentukan siapa pemenang kontestasi baik pasangan calon presiden/wakil presiden dan juga siapa-siapa yang dimaksud lolos masuk Senayan baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sistem berjenjang dari TPS di area kecamatan sampai di dalam provinsi yang dimaksud berjumlah 38 provinsi dan juga sampai di dalam KPU Pusat memerlukan tangan-tangan ahli yang mana terampil, jujur, lalu cerdas dan juga memerlukan waktu yang digunakan bukan sedikit. Kecanggihan sistem teknologi digital dapat juga mengakibatkan kesalahan penghitungan suara. Jika kesalahan kecil seperti bilangan 4 menjadi 8 atau 3 jadi 5 hal yang tersebut wajar menurut Roy Suryo, akan tetapi jikalau kesalahan hitung sampai beratus-ratus atau ribuan pernyataan tidak ada lagi kelalaian melainkan termasuk kesengajaan alias kecurangan yang tersebut disengaja lalu dipersiapkan sejak lama.

Dalam konteks doktrin hukum pidana, langkah tindakan yang disebutkan termasuk sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk) yang tersebut merupakan bentuk kesalahan besar (gross-dolus) kemudian dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum lima tahun juga denda maksimum Rp1 miliar. Dalam konteks kriminologi, tindakan yang tersebut mengakibatkan kerugian materiil lalu immaterial bagi lebih besar dari seratus korban sejenis dengan kejahatan berat dan juga direncanakan/dipersiapkan secara sistematis lalu terstruktur dengan dampak secara masif, tidak ada lagi dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa.

Baca Juga:  KND Wanti-wanti Kepentingan Pendidikan Politik Untuk Disabilitas: Jangan Sampai Mereka Tak Paham Pilih Siapa

Dalam konteks hukum pidana, tindakan sedemikian termasuk aktivitas pidana permufakatan jahat yang tersebut melibatkan sekelompok orang termasuk oknum pelaksana panitia pemilu. Jika tindakan yang disebutkan melibatkan aparat negara, maka telah lama terjadi selain tindakan pidana juga penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur di UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khusus ketentuan Pasal 17 jo Pasal 18 dengan ancaman sanki pemecatan kemudian dipidana.

Merujuk pada doktrin hukum pidana, kriminologi, dan juga UU Administrasi Pemerintahan tersebut, harus ditemukan siapa yang dimaksud bertanggung jawab melakukan kejahatan pemilihan 2024: siapa pelaku perencana atau actor intellectualis, siapa yang mana mengambil bagian juga di kejahatan pilpres tersebut, siapa yang mana menyuruh melakukan, lalu siapa yang mana memberikan bantuan di kejahatan pilpres tersebut.

Seluruh norma regulasi penyelenggaraan pemilu, seketat apa pun yang tersebut terbaca menjadi sirna tak bermakna lalu mempunyai efek jera yang efektif apabila kemudian norma larangan kemudian norma sanksi, sengaja dengan maksud atau tidak, dibuat lemah, rata-rata ancaman sanksi paling lama 1 tahun lalu pidana denda paling sejumlah Rp12 juta. Bahkan, masih tercantum ancaman paling lama 6 (enam) bulan kemudian denda Rp2 juta.

Related Articles

Back to top button