Nasional

Jawaban otoritas di dalam Sidang Komite HAM PBB perihal Pasal Penghinaan Presiden Dikritisi

Satelitemx.net – JAKARTA – Asian Wadah for Human Rights and Development (Forum-Asia) menyesalkan pernyataan pemerintah Indonesia pada waktu menjawab Komite Kovenan perihal pasal penghinaan presiden kemudian pemerintah di sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) di area Jenewa, Swiss pada Selasa, 12 Maret 2024. Advocacy Officer Forum-Asia Rosalind Ratana mengatakan, dari awal pemerintah menggambarkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) adalah perkembangan legislatif.

“Dan di tempat di sini mereka bilang bahwa prosesnya telah melalui konsultasi ekstensif dari beberapa stakeholder, dan juga dia tekankan undang-undang yang disebutkan sudah disesuaikan untuk standar HAM internasional. Di di sini kami pas dengar itu lumayan terkejut,” katanya di diskusi bertajuk ‘Pemerintah Indonesia Putarbalikkan Fakta Kondisi HAM pada Sidang ICCPR’ disiarkan di dalam YouTube KontraS, Hari Senin (18/3/2024).

Rosalind mengungkapkan, pada waktu pemerintah Indonesia menyampaikan hal tersebut, Komite ICCPR pun mengutarakan bahwa ada kegagalan HAM pada KUHP, lantaran dinilai mengganggu kebebasan berpendapat. “Dan dia menanyakan beberapa, salah satunya terkait pengembalian hukuman penjara untuk dia yang dimaksud menyerang kehormatan, harkat martabat presiden serta delegasi presiden dan juga pemerintah,” ucapnya.

Rosalind menyayangkan jawaban pemerintah Indonesia yang tersebut justru meningkatkan kekuatan bahwa aturan yang disebutkan dibuat untuk mendiskriminasi, juga mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. “(Komite) ia sebut bahwa pasal ini melanggar kebebasan berekspresi akibat memang sebenarnya presiden kemudian pejabat itu secara standar merupakan subjek yang tersebut bisa saja dikritisi oleh rakyat sebab merekan miliki jabatan yang bertanggung jawab ke publik,” katanya.

“Namun jawaban dari pemerintah sendiri, merek bilang bahwa pasal pengembalian hukuman yang disebutkan sebenarnya telah sesuai dengan aturan pada kovenan akibat ada penjelasan terkait kebebasan berekspresi di area situ. Apalagi yang dimaksud terkait kepentingan umum,” sambungnya.

Baca Juga:  Ribuan Tanah Prabowo yang tersebut Jadi Polemik, Sosok Ini adalah Ungkap Peran Taufik Kiemas

Namun, kata Rosalind, berdasarkan observasi, pihaknya menilai bahwa diperkenalkan aturan terdapat menjadi landasan dasar, untuk mengkriminalisasi siapa cuma yang mana mengoreksi presiden serta pemerintah. “Hal ini rancu, sebab setiap pejabat yang digunakan memegang jabatan publik, subjeknya dari proteksi kovenan ini, inilah kenapa adanya hukuman terkait ekspresi terhadap pemerintah itu sangat problematik, lalu di area sidang yang disebutkan hal ini tiada bisa jadi dijelaskan secara lengkap oleh para delegasi (Indonesia),” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button