Nasional

INA Digital, Mungkinkah Terwujud?

Satelitemx.net – BULAN depan atau per Mei 2024 nanti, Indonesia akan mempunyai layanan pemerintah yang tersebut sangat terintegrasi. Namanya, INA Digital. Presiden Joko Widodo, Awal Minggu (25/3/2024) lalu sudah ada menetapkan deadline agar portal nasional ini benar mulai terwujud meskipun harus bertahap. Pada September 2024, portal nasional ditarget benar-benar beroperasi penuh, setidaknya untuk 9 layanan prioritas. Yakni layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Fakta Indonesia, operasi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, lalu SIM online.

Ini tentu kabar baik sekaligus lompatan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Jika ini benar terealisasi, tentu menjadi catatan sejarah. Sebab sejak Indonesia berdiri 78 silam, baru kali ini ada layanan untuk rakyat yang tersebut terhimpun di satu genggaman. Bahkan sebagian mungkin saja bisa saja dilaksanakan cukup pada beberapa sentuhan hanya lewat telepon seluler.

INA Digital ini memang sebenarnya diproyeksikan sangat lengkap. Dari urusan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pangan, papan, investasi, hingga pernikahan semua bisa saja dilayani pada satu aplikasi. Dengan layanan ini, warga kian mudah seperti untuk urusan bayar kuliah, akses ke rumah sakit, antre periksa dokter, mendapat vaksin atau imunisasi, akses bantuan sosial, urus BPJS, hingga kartu kependudukan. Semua mudah sebab keseluruhan urusan itu cuma bermodal satu kali mengisi data aplikasi, tidak malah berkali-kali seperti yang digunakan selama ini terjadi. Dalam jangka panjang, INA Digital diyakini sanggup memproduksi birokrasi yang dimaksud efisien dan juga efektif, lalu mampu mengeskalasi peningkatan ekonomi.

Sederhananya, government technology (govtech) ini adalah satu layanan Indonesia yang mengurusi dari sejak hambatan kelahiran, kehidupan, hingga kematian. Harapan besarnya, semua akan menjadi lebih banyak praktis, mudah, cepat, hemat anggaran, berkeadilan, lalu bebas praktik korupsi.

Baca Juga:  Gibran Akhirnya Cicipi Jukut Goreng di area Bandung, Ridwan Kamil serta Giring Jadi Korban

Namun sejatinya, INA Digital ini pun bukanlah rencana baru-baru amat. Ruh layanan pemerintah yang digunakan terpadu juga mengedepankan transparansi ini sudah ada termaktub pada Nawa Cita atau 9 Inisiatif Perubahan untuk Indonesia yang diusung Jokowi ketika progresif sebagai calon presiden, satu dasawarsa silam. Pada poin 5 Nawacita, pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla bertekad memproduksi pemerintah bukan absen dengan memulai pembangunan tata kelola pemerintahan yang dimaksud bersih, efektif, demokratif kemudian terpercaya. Pada periode Jokowi-Ma’ruf, satu pada antara lima visi besar yang mana diusung juga berisi tentang reformasi birokrasi. Artinya, kesadaran untuk mendirikan sistem dan juga tata kelola pemerintah yang mana mudah diakses sudah ada muncul sangat lama. Jika berpijak dari fakta ini, tentu sanggup dikatakan Indonesia justru telat merealisasikan layanan tunggal ini.

Sementara di area belahan negara lain, seperti Swedia, Estonia, layanan tunggal yang digunakan terhimpun di satu perangkat lunak ini sudah ada menjadi hal lumrah. Bahkan pada Asia, China dan juga India adalah di area antara negara berpenduduk besar layaknya Indonesia yang tersebut lebih besar dulu menerapkan kegiatan perubahan fundamental digital layanan publiknya.

Tapi daripada bukan identik sekali, tentu lebih besar baik tetap saja memberlakukan aplikasi mobile super ini (super apps) ini meskipun agak terlambat. Sebab apabila tak mau bergerak maju, seperti dikatakan Johan Wolfgang von Goethe, filsuf Jerman, maka kegagalan peradaban menjadi risikonya. Bagi Indonesia, dampak yang digunakan jelas nyata adalah pemerintah pasti belepotan di memberikan layanan publik, anggaran kian membengkak, serta korupsi terus belaka merajalela.

Untuk menuju layanan umum yang digunakan diidealkan diakui bukan mudah. Saat ini ada beberapa tantangan yang tersebut dihadapi pemerintah pada mewujudkan layanan tunggal tersebut. Pertama, ketika ini seluruh kementerian kemudian kembaga (KL) sudah pernah miliki aplikasi mobile layanan. Jumlah perangkat lunak tiap KL beragam. Bahkan ada yang dimaksud mencapai ribuan oleh sebab itu tiap direktorat, kantor perwakilan hingga pada level unit memulai pembangunan program sendiri-sendiri. Situasi ini tiada terelakkan dikarenakan memang benar selama ini tak ada regulasi yang kuat dan juga mengikat untuk mengatur pembuatan aplikasi-aplikasi itu. Pada ketika yang sama, mereka itu juga mempunyai semangat besar untuk memberikan kemudahan publik mengakses layanan seiring perkembangan teknologi digital di kurun dua dasawarsa terakhir.

Baca Juga:  Istana Sebut Maruarar Keluar PDIP sebab Ingin Ikuti Jokowi: Itu Sikap Pribadi

Data di dalam Kementerian Komunikasi serta Informatika RI (Kemenkominfo) menunjukkan, pada waktu ini ada sekitar 27.000 program yang mana dimiliki pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pengintegrasian 27.000 aplikasi mobile di satu wadah ini tentu bukanlah tugas ringan. Secara teknis, persoalan ini membutuhkan pola pendekatan juga kecermatan tersendiri sebab di tempat belakang merekan ada juga ribuan ahli IT dan juga penasehat yang mana merancang sistem jaringan tak seragam. Meski jelas akan segera jelimet lalu tentu ruwet, namun bukanlah berarti tanpa ada solusi. Munculnya single sign on (SSO) yang digunakan bernama INA Pass sebagai kunci untuk penghubung ribuan perangkat lunak itu harus benar-benar bisa jadi termanfaatkan dengan baik.

Kedua, pengelola perangkat lunak belum mempunyai satu visi. Lumrah ditemui, sebagian pengelola menimbulkan aplikasi mobile lebih lanjut akibat berbasis serapan anggaran, kepentingan, ego sektoral bahkan gengsi serta sebagainya. Mestinya, layanan rakyat benar-benar bertumpu pada publik, agar tercipta interaksi, partipasi, komunikasi aktif, deliberasi dan juga transparansi. Ketidaksamaan visi ini juga terpotret banyaknya program pemerintah yang mana bukan berbasis ekstensi domain go.id, namun com, id, net, web, lalu lainnya. Ketika aksi satu program INA Digital dikobarkan, termasuk dikuatkan lewat Peraturan Presiden No 82 Tahun 2023, kesatuan visi ini menjadi tarif mati. Kementerian yang dimaksud dipasrahi mengorganisir di inisiatif ini harus melakukan langkah berani. Tiap aplikasi mobile itu harus terkoneksi di tempat application programming interface (API) atau sistem layanan penghubung pemerintah (SPLP) untuk kemudian disambungkan pada portal nasional. Suka tidaklah suka, mau tidak ada mau, semua pengelola harus rela lalu bekerja pada satu frekuensi.

Related Articles

Back to top button