Bisnis

Heboh Main-main Izin Tambang hingga Minta Upeti, Bahlil Beri Respons Begini

Satelitemx.net – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia menduga ada pihak-pihak yang tersebut tak bertanggungjawab mengatasnamakan Menteri Pengembangan Usaha atau Satgas Penyertaan Modal terkait tarik pungutan liar ke perusahaan tambang .

Dugaan yang dimaksud muncul setelahnya nama Menteri Pengembangan Usaha /BKPM Bahlil Lahadahlia disebut-sebut mempermainkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan cara memohon beberapa uang apabila izin mau diperpanjang.

“Saya sedang bicara dengan kepala biro hukum saya, kami sedang mempertimbangkan ini untuk melaporkan terhadap aparat penegak hukum khususnya ada dugaan pungli, mengatasnamakan saya, atau mengatasnamakan Satgas,” ujar Bahlil di konferensi pers di dalam kantornya, Awal Minggu (18/3/2024).

Bahlil menegaskan, dugaan terkait evakuasi beberapa jumlah uang menghadapi IUP yang digunakan dicabut merupakan kabar yang kurang pas. Sebab menurutnya, selalu ada cara yang dimaksud digunakan berbagai pihak untuk menyerang untuk menggagalkan kebijakan hilirisasi.

“Berbagai macam godaan atau cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor material baku ini dicabut, termasuk menyerang kita di area Indonesia,” pungkas Bahlil.

Sebelumnya, sibuk diberitakan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga diduga mempermainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang digunakan belakangan kerap dicabut pemerintah dikarenakan dianggap tidaklah segera melakukan eksekusi dalam lapangan.

Pada kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku telah terjadi mendengar kabar bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang mana diadakan oleh Bahlil Lahadalia.

Menurutnya ada sebagian uang yang diminta oleh Bahlil untuk pelaku bisnis tambang sebelum mencabut IUP -nya. Atas kabar tersebut, Mulyanto minta KPK segera memeriksa Bahlil.

“Sebagai Kasatgas Penataan Pengaplikasian Lahan dan juga Penataan Investasi, Bahlil diduga melakukan penyalahgunaan wewenang di mencabut serta mengaktifkan kembali IUP dan juga HGU lahan sawit di dalam beberapa daerah,” kata Mulyanto pada keterangannya (4/3).

Baca Juga:  TER PPh 21 2024: Cara Hitung Pajak Gaji yang tersebut Lebih Mudah juga Akurat

Catatan MNC Portal, pada tahun 2022 lalu Bahlil Lahadalia memiliki target akan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral serta batu bara, yang dimaksud termasuk dalam dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, juga material galian C.

Selain itu juga akan diadakan pencabutan 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, kemudian HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektar.

Related Articles

Back to top button