Bisnis

Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Pakar Soroti Maraknya Praktik Tambang Ilegal

Satelitemx.net – JAKARTA – Kasus dugaan langkah pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah izin bidang usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022 yang digunakan sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI ketika ini menjadi bukti adanya praktik-praktik penambangan tidak ada berizin atau illegal mining yang digunakan marak terjadi di dalam Indonesia.

Pendiri Deolipa Yumara Institut, Kajian Hukum & Psikologi, Deolipa Yumara mengungkapkan, pertambangan ilegal atau penambangan tanpa izin yang resmi sangat sejumlah ditemukan Indonesia, utamanya pada Kalimantan.

“Kondisi memprihatinkan ini belum menjadi perhatian kritis pemerintah maupun pemangku kebijakan. Padahal, dampak akibat tambang ilegal menyebabkan kerugian yang mana besar ditinjau dari berbagai aspek, yang digunakan utamanya adalah kerusakan lingkungan,” kata Deolipa di keterangan tertulis, disitir Awal Minggu (1/4/2024).

Deolipa pun menyoroti klaim Kementerian Tenaga dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) yang digunakan telah dilakukan menetapkan sebanyak 1.215 tambang menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dalam Surat Keputusan tentang WPR yang dimaksud diberi izin per provinsi telah lama diteken oleh Menteri ESDM pada 21 April 2022 lalu, disebutkan, WPR secara nasional yang dimaksud telah lama ditetapkan sebanyak 1.215 WPR dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektare.

Deolipa menjelaskan, tercatat ada 19 provinsi yang mana memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan jumlah keseluruhan blok lalu luas yang digunakan beragam, yaitu Banten (1 WPR) dengan luas 9,71 hektare, Bangka Belitung (123 WPR) seluas 8.568,35 hektare, Yogyakarta (138 WPR) seluas 5.600,05 hektare, kemudian Gorontalo (63 WPR) seluas 5.502,42 hektare.

Kemudian Jambi (117 WPR) dengan luas 7.030,46 hektare, Jawa Barat (73 WPR) seluas 1.867,22 hektare, Jawa Timur (322 WPR) seluas 6.937,78 hektare, Kalimantan Barat (199 WPR) seluas 11.848 hektare, Kepulauan Riau (4 WPR) seluas 127,04 hektare, Maluku (2 WPR) seluas 95,21 hektare, Maluku Utara (22 WPR) dengan luas 315,9 hektare.

Baca Juga:  Menpora RI Ario Bimo Nandito Ariotedjo Hadiri Final Honda DBL DKI Series pada Indonesia Arena, Serahkan Trofi serta Scoopy

Lalu, Nusa Tenggara Barat (60 WPR) seluas 1.469,84 hektare, Papua (25 WPR) seluas 2.459,16 hektar; Papua Barat (1 WPR) seluas 3.746,21 hektare, Riau (34 WPR) seluas 9.216,96 hektare, Sulawesi Tengah (18 WPR) seluas 1.407,58 hektare. Berikutnya, Sulawesi Utara (1 WPR) seluas 30,86 hektare, Sulawesi barat (3 WPR) seluas 24,91 hektare, serta Sulawesi Utara (9 WPR) seluas 335,5 hektare.

Deolipa menyebut, ribuan hektar tambang yang dimaksud telah dilakukan ditetapkan Kementerian ESDM sebagai WPR sebagian besarnya belaka tambang pasir dan juga emas. Di sisi lain, belum ada pemberian izin terhadap wilayah pertambangan rakyat khususnya terhadap tambang rakyat yang digunakan menambang batu bara atau nikel.

Related Articles

Back to top button