Nasional

Ganjar-Mahfud Minta Kapolri Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Yusril: Silakan, tapi Tidak Disumpah

Satelitemx.net – JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menanggapi keinginan regu hukum Ganjar-Mahfud agar Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai saksi di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Yusril tak mempermasalahkan hal tersebut.

Karena sebelumnya MK mengabulkan permintaan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) untuk memanggil banyak menteri di sidang PHPU. “Kapolri silakan sekadar merek mohon serta seperti juga misalnya pemohon 1 juga mau memohon menghadirkan beberapa menteri serta sudah ada dikabulkan oleh MK,” kata Yusril terhadap wartawan di tempat Gedung MK, Selasa (2/4/2024).

Yusril menjelaskan penampilan Kapolri ataupun menteri di sidang PHPU adalah pemberi keterangan serta tiada disumpah. Hal itu dikarenakan berbeda kedudukannya.

“Kalau disumpah itu, keterangannya menjadi alat bukti. Tapi kalau pemberi keterangan itu barangkali menjadi semacam memorandum ad inforandum, beliau memberikan suatu informasi atau keterangan apakah hakim, hakim tak sanggup menjadi alat bukti, tetapi memberikan info terhadap hakim untuk memahami konteks persoalan ini. Jadi sebetulnya agak beda antara pemberi keterangan dengan saksi kemudian ahli. MK sanggup panggil siapa saja, mau panggil presiden, itu kewenangannya,” tutur Yusril.

Sebelumnya, Tim Hukum Ganjar-Mahfud berencana akan melayangkan permohonan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi saksi di tempat sidang sengketa Pilpres 2024. Permohonan itu akan disampaikan kelompok hukum Ganjar-Mahfud terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo.

“Gini kami sudah ada melayangkan surat ke MK ya bahwa di tempat samping 4 menteri yang tersebut akan dihadirkan plus DKPP, kami juga akan memohonkan terhadap Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya. Kami telah menulis surat untuk itu,” tutur Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis ketika ditemui pada Gedung MK, Ibukota Pusat, Selasa (2/4/2024).

Baca Juga:  Relawan Ganjar CS Adukan Jokowi ke Ombudsman RI, Ujung-ujungnya Soal Prabowo

Todung menjelaskan, alasan pihaknya ingin menghadirkan Listyo lantaran sejumlah hal lalu insiden yang mana menyangkut kepolisian selama proses juga penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Salah satu insiden, kata Todung, terkait adanya intimidasi hingga kriminalisasi.

“Kenapa Kapolri? Karena nanti akan diperlihatkan bahwa cukup berbagai hal-hal yang mana menyangkut kepolisian, pihak polisi yang tersebut melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang tersebut terlibat dengan ketidaknetralan di kampanye,” tutur Todung.

“Kami ingin memohonkan Kapolri untuk memberikan penjelasan serta akuntabel pada kebijakan-kebijakan lalu perintah-perintah yang beliau lakukan, lantaran bukan cukup cuma mengamati perihal bansos,” ucapnya.

Menurutnya, diperkenalkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto akan lebih tinggi berbagai mengupas persoalan bansos.

“Tapi kita juga meninjau aspek-aspek pelanggaran yang diadakan oleh pihak kepolisian yang dimaksud mencederai demokrasi serta integritas pemilihan umum,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button