Bisnis

Energy Watch Nilai Skema Power Wheeling Bisa Kecilkan Peran Negara Terhadap Listrik Nasional

SateliteMX.net – Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menyebut kebijakan skema power wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama sanggup mengecilkan peran negara dalam kelola kelistrikan nasional. Maka dari itu, dirinya memohonkan pemerintah dan juga DPR bisa saja menghentikan pembahasan power wheeling RUU EBET.

“Rancangan undang-undang energi baru terbarukan atau RUU yang dimaksud memuat power wheeling merupakan upaya untuk menghabisi peran negara juga memelihara kepentingan oligarki,” ujarnya yang mana dikutip, Rabu (22/11/2023).
 
Ferdinand melanjutkan, RUU itu memberikan akses listrik milik negara sebagai jaringan, transmisi, dan juga distribusi kepada swasta langsung ke pelanggan. Dengan kata lain, bilang dia, swasta dapat mengirimkan listrik ke pelanggan dengan menggunakan infrastruktur negara.
 
Menurutnya, yang lebih tinggi parah dalam undang-undang itu juga akan dibentuk badan bisnis ketenagalistrikan yang akan mengatur pengaplikasian jaringan oleh swasta tersebut.

“Ini kan parah. Saat ini, kebutuhan energi negara sudah dipenuhi BUMN,” kata dia.
  
Ferdinand menambahkan, negara maju seperti China sekadar masih membangun PLTU sebab murah. “Kenapa Indonesia sok-sokan menjadi pelopor energi terbarukan yang dimaksud sama-sama kita ketahui masih mahal sekali investasinya serta masih minim investor,” tutur dia.
 
Bisa Rugikan Masyarakat

Sebelumnya, Kepala Center of Food Energy and Sustainable Development (CFESD) – INDEF, Abra Talattov menilai skema power wheeling (pemanfaatan bersama jaringan listrik) dalam RUU Energi Baru serta Terbarukan (EBT) sekali bukan memiliki urgensi. Menurut dia, kebijakan inimerupakan bentuk pemaksaan yang dimaksud sangat merugikan rakyat.

“Saya menilai skema power wheeling ini semata-mata sekedar sebagai pemanis atau sweetener dalam menstimulasi pembangunan ekonomi pembangkit EBT, padahal kondisinya sangat tak urgen berkaca pada kondisi eksisting sektor ketenagalistrikan saat ini,” ujarnya yang dimaksud dikutip, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga:  Belanja Negara 2024, Sri Mulyani Mau Proyek Infrastruktur Prioritas Dituntaskan

Pemerintah sebenarnya telah dilakukan menggelar karpet merah bagi swasta untuk memperluas bauran EBT sebagaimana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Dalam RUPTL disebutkan jika target tambahan pembangkit EBT mencapai 20,9 GW dengan porsi swasta mencapai 56,3 persen atau setara 11,8 GW.

“Artinya, apabila green RUPTL bisa saja dijalankan secara konsisten cuma maka secara alamiah bauran pembangkit EBT hingga 2030 akan mencapai 51,6 persen,” kata dia.

Abra melanjutkan, ide penerapan skema power wheeling menjadi tak relevan mengingat saat ini beban negara yang mana semakin berat menahan kompensasi listrik akibat kondisi pasokan berlebih listrik yang dimaksud terus melonjak. Kondisi sektor ketenagalistrikan sangat miris dikarenakan terjadi disparitas yang tersebut lebar antara pasokan kemudian permintaan tenaga listrik. Terbukti oversupply listrik terus meningkat tiap tahunnya dimana oversupply pada tahun 2022 telah lama menyentuh 7 GW.

Situasi kondisi berlebih listrik yang disebut berpotensi terus membengkak, dikarenakan masih adanya penambahan pembangkit baru hingga 16,3 GW pada 2026 sebagai implikasi dari mega proyek 35 gigawatt (GW).

Beban yang disebut berpotensi menjadi bom waktu bagi PLN oleh sebab itu akan ada lonjakan kewajiban capacity payment lalu denda yang tersebut harus dikeluarkan PLN akibat transaksi jual beli listrik dalam bawah capacity factor. Konsekuensinya, untuk mengurangi beban operasional PLN tentu akan mengurangi produksi listrik dari pembangkitnya sendiri demi dapat menyerap produksi listrik dari IPP.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button