Bisnis

Ekonom Sebut Skema Power Wheeling Bisa Rugikan Rakyat

SateliteMX.net – Kepala Center of Food Energy and Sustainable Development (CFESD) – INDEF, Abra Talattov menilai skema power wheeling (pemanfaatan bersama jaringan listrik) dalam RUU Energi Baru serta Terbarukan (EBT) sekali bukan miliki urgensi. Menurut dia, kebijakan power wheeling merupakan bentuk pemaksaan yang mana sangat merugikan rakyat.

“Saya menilai skema power wheeling ini hanya sekali sekedar sebagai pemanis atau sweetener dalam menstimulasi pembangunan ekonomi pembangkit EBT, padahal kondisinya sangat bukan urgen berkaca pada kondisi eksisting sektor ketenagalistrikan saat ini,” ujarnya yang tersebut dikutip, Rabu (22/11/2023).

Pemerintah sebenarnya sudah pernah menggelar karpet merah bagi swasta untuk memperluas bauran EBT sebagaimana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Dalam RUPTL disebutkan jika target tambahan pembangkit EBT mencapai 20,9 GW dengan porsi swasta mencapai 56,3 persen atau setara 11,8 GW.

“Artinya, apabila green RUPTL bisa saja dijalankan secara konsisten hanya maka secara alamiah bauran pembangkit EBT hingga 2030 akan mencapai 51,6 persen,” kata dia.

Abra melanjutkan, ide penerapan skema power wheeling menjadi bukan relevan mengingat saat ini beban negara yang mana semakin berat menahan kompensasi listrik akibat kondisi pasokan berlebih listrik yang mana terus melonjak. Kondisi sektor ketenagalistrikan sangat miris oleh sebab itu terjadi disparitas yang lebar antara pasokan kemudian permintaan tenaga listrik. Terbukti oversupply listrik terus meningkat tiap tahunnya dimana oversupply pada tahun 2022 telah dilakukan menyentuh 7 GW.

Situasi kondisi berlebih listrik itu berpotensi terus membengkak, oleh sebab itu masih adanya penambahan pembangkit baru hingga 16,3 GW pada 2026 sebagai implikasi dari mega proyek 35 gigawatt (GW).

Beban yang disebut berpotensi menjadi bom waktu bagi PLN oleh sebab itu akan ada lonjakan kewajiban capacity payment lalu denda yang mana harus dikeluarkan PLN akibat jualan listrik pada bawah capacity factor. Konsekuensinya, untuk mengurangi beban operasional PLN tentu akan mengurangi produksi listrik dari pembangkitnya sendiri demi dapat menyerap produksi listrik dari IPP.

Baca Juga:  TikTok Shop Buka Lagi, Mendag Zulkifli: Tidak Boleh Lakukan Transaksi di dalam Aplikasi

Buktinya, produksi listrik dari pembangkit milik PLN pada 2022 semata-mata tumbuh 1,13 persen. Sedangkan pertumbuhan pembelian listrik dari IPP mencapai 16,6% persen.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kondisi besarnya pasokan berlebih hal itu juga tiada lepas dari melesetnya asumsi pertumbuhan permintaan listrik, di area mana pada RUPTL 2019-2028 ditargetkan pertumbuhan permintaan rata-rata 6,4 persen per tahun, namun realisasinya selama 2015-2021 rata-rata belaka 3,5 persen per tahun. Dengan masuknya skema power wheeling maka akan berpotensi menggerus perdagangan listrik (demand organic) PLN lebih besar banyak lagi hingga 10-30 persen.

Dengan demikian, skema power wheeling juga pasti akan menambah risiko melonjaknya over supply listrik sehingga calon berdampak terhadap kesehatan keuangan negara.

:Di tengah kondisi oversupply listrik sebesar 1 GW saja, biaya yang digunakan harus dikeluarkan rakyat (tax payer) melalui kompensasi kepada PLN atas konsekuensi skema take or pay mencapai Rp 3 triliun per GW,” imbuh Abra.

Di tengah meningkatnya beban oversupply listrik tersebut, tentu implikasinya adalah beban terhadap APBN baik dalam bentuk subsidi maupun kompensasi listrik. Anggaran subsidi kemudian kompensasi listrik terus meningkat tiap tahunnya. Realisasi subsidi kemudian kompensasi listrik pada tahun 2021 mencapai Rp81,2 triliun, juga pada 2022 diproyeksikan akan mencapai Rp80,96 triliun yang tersebut terdiri dari subsidi listrik Rp21,4 triliun dan juga kompensasi Rp59,56 triliun.

Tidak belaka itu, risiko tambahan beban APBN juga dapat muncul dikarenakan adanya prospek tambahan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik sebagai konsekuensi masuknya pembangkit listrik dari skema power wheeling yang mana bersumber dari energi terbarukan yang dimaksud bersifat intermiten.

Implikasinya, ujar dia, akan timbul tambahan cadangan putar untuk menjaga keandalan juga stabilitas sistem. Sehingga setiap masuknya 1 GW pembangkit power wheeling akan mengakibatkan tambahan beban biaya hingga sekitar Rp 3,44 triliun yang mana tentu akan membebani keuangan negara.

Baca Juga:  Belajar dari Vietnam, Revisi Aturan PLTS Atap Cegah Kerugian Negara

Artinya jika diasumsikan rata-rata oversupply listrik sebesar 6-7 GW per tahun, maka peluang oversupply selama 2022-2030 mencapai 48 GW – 56 GW atau setara dengan tambahan biaya Rp165-192 triliun. Ketika beban fiskal sudah semakin berat untuk menanggung subsidi juga kompensasi listrik tersebut, maka risiko berikutnya adalah menaikkan tarif listrik yang tersebut pastinya akan menambah beban rakyat dalam tengah tekanan inflasi yang dimaksud terus meningkat.

Karenanya, ia memohonkan DPR sebagai ujung tombak RUU hal tersebut dapat mengkaji ulang risiko kebijakan skema power wheeling.

“Saya mengingatkan kepada Partai Politik yang mewakili rakyat di tempat DPR, jangan main-main terhadap upaya penyusupan pasal Power Wheeling di tempat dalam RUU EBET. Rakyat sekarang sudah sangat mengerti bahaya dari skema Power Wheeling terhadap kesejahteraan merekan di area masa mendatang. Apabila masih ada Partai Politik yang tersebut berani melawan penolakan dari rakyat, siap-siap semata menanggung risiko “hukuman” dari umum pada pemilihan umum mendatang,” pungkas dia.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button