Bisnis

DPR Tak Mau RPP Kesehatan Buru-buru Diketok, Singgung Nasib Jutaan Petani Tembakau

SateliteMX.net – Pasal-pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan dinilai dapat menentukan nasib jutaan warga Indonesia yang digunakan bekerja di area industri tembakau. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta-minta proses penyusunan lalu pengesahannya tak terburu-buru serta harus bijaksana, bahkan perlu dikaji ulang. Hal ini agar tidak ada menyengsarakan pihak terdampak seperti petani serta buruh.

”Pembahasan RPP Kesehatan, khususnya pada pengaturan item tembakau, harus melibatkan petani serta stakeholder yang selama ini terlibat dalam ekosistem pertembakauan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, M. Nabil Haroen dikutip Selasa (21/11/2023).

Menurut dia total petani tembakau pada Indonesia itu sangat besar, lebih lanjut dari 3 jt orang. Belum termasuk buruh yang dimaksud terlibat pada dalamnya. “Jadi tiada perlu terburu-buru, jangan dipaksakan jika belum siap,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengingatkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leading sector penyusunan pasal tembakau RPP Kesehatan agar lebih besar hati-hati. 

”Karena (aturan tersebut) menentukan masa depan jutaan orang, terutama warga kita yang mana selama ini hidup dari pertanian tembakau. Kita perlu libatkan lebih besar banyak pihak untuk mensinergikan berbagai hal, agar semuanya mampu harmonis serta saling melengkapi dari sisi aspirasinya,” sarannya.

Nabil juga memohonkan supaya pasal-pasal tembakau dalam RPP Kesehatan tidak ada diarahkan untuk mematikan industri tembakau. Apalagi, dalam beberapa tahun belakangan ini, dirinya sering berdiskusi dengar pendapat dengan para petani tembakau dalam berbagai daerah. Sehingga, ia sangat memahami aspirasi para petani mengenai kebijakan masalah tembakau.

”Saya merasakan betul aspirasi, harapan, dan juga juga doa dari dia terkait regulasi pertembakauan. Ingat, di tempat belakang petani tembakau ini, ada jutaan warga yang dimaksud terlibat dalam industri tembakau lokal,” tegasnya.

Baca Juga:  Bebas Pulsa! Berikut Cara Telpon Contact BRI lewat BRImo

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk Kemenkes, untuk tambahan jeli dan juga melihat dalam kacamata yang mana lebih tinggi luas, bahwa ada aspirasi rakyat kecil, terutama petani tembakau yang tersebut harus diperhatikan. ”Misi kita seharusnya menciptakan regulasi yang digunakan membantu petani agar tambahan sejahtera, membantu warga kita agar lebih tinggi mudah mendapatkan akses perekonomian melalui regulasi yang digunakan menyokong kemandirian kemudian kesejahteraan petani,” jelasnya.

Di kesempatan terpisah, Kementerian Pertanian (Kementan) juga menyoroti pasal tembakau dalam RPP Kesehatan yang mana bisa jadi merugikan sektor perkebunan, terutama para petani tembakau. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan pihaknya kritis mengkaji isi pasal tembakau pada RPP Kesehatan, terutama bagian pengaturan tembakau. Hal ini ialah wujud nyata dari komitmen Kementan dalam menjamin keberlangsungan lalu melindungi para petani.

”Kita lagi kaji, itu kan sangat sensitif. Ya pastinya berdampak (ke petani tembakau) dan juga kita belum menyetujui di dalam rancangan PP-nya. Yang jelas Ditjen Perkebunan hari ini itu pada posisi menjaga seluruh komponen pada penyelenggaraan perkebunan.” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan memperjuangkan nasib petani tembakau agar tidaklah dirugikan dengan adanya pasal tembakau di area RPP Kesehatan. ”Yang jelas tidak ada akan merugikan para pekebun kita, posisinya seperti apa, lantaran merekan harus dijaga. Pada posisi apa nanti rancangan (RPP Kesehatan) itu jangan sampai mereka dengan keputusan ini salah,” imbuhnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button