Nasional

Catatan ICW: Sembilan Tahun Rezim Jokowi Tak Berkontribusi pada Upaya Pemberantasan Korupsi

Satelitemx.net – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai selama sembilan tahun atau hampir dua periode Joko Widodo atau Jokowi menjadi presiden tak memberikan sumbangan pada upaya pemberantasan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan ICW, oleh sebab itu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor yang tersebut tak kunjung disahkan.

“Stagnasi pembahasan RUU ini sejatinya juga semakin menegaskan bahwa sembilan tahun Rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo bukan berkontribusi apapun terhadap penguatan jadwal pemberantasan korupsi,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangannya yang mana diambil Suara.com, Selasa (30/1/2024).

Kurnia memaparkan, RUU Perampasan Aset telah berusia 12 tahun. Diusulkan pertama kali pada 2012, kemudian baru masuk prolegnas prioritas tahun 2023.

“Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat presiden (surpres) pada tanggal 4 Mei 2023, tak lantas menambah akselerasi pembahasan RUU ini. Betapa tidak, pasca menyeberangi setidaknya 16 kali rapat paripurna, surpres yang disebutkan bukan kunjung dibacakan oleh pimpinan DPR,” jelasnya.

Diakui ICW, walau ‘bola panasnya’ berada dalam DPR, namun tak dan juga merta pemerintah dapat lepas tangan, dan juga dinilai setengah hati menggalakkan pengesahannya.

“Tanggung jawab pemerintah sebaiknya tidaklah cuma berhenti belaka pada ranah administrasi, mengirimkan surat. Lebih dari itu, sebagai rancangan regulasi yang tersebut merupakan inisiatifnya, pemerintah seharusnya mampu memacu lebih tinggi keras agar DPR dapat mengkaji RUU Perampasan Aset ini,” tegasnya.

Sikap pemerintah tersebut, dibandingkan Kurnia dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, juga Undang-Undang Minerba.

“Di mana kita tahu, di tempat balik problematika dari substansi sebagian RUU tersebut, akan tetapi mampu meyakinkan agar pembahasannya diadakan secara cepat, tanpa harus mengawaitu bertahun-tahun lamanya,” terangnya.

Padahal menurut Kurnia, Indonesia memerlukan optimalisasi upaya pemulihan aset perbuatan pidana yang tersebut bermotif ekonomi. Disebutnya di konteks aktivitas pidana korupsi, perniagaan mengatasi uang negara terganjal oleh karakteristik dari langkah pidana korupsi yang dimaksud pembuktiannya sangat detail serta memakan waktu yang tersebut cukup lama.

Baca Juga:  Kawal Janji Pemberantasan Korupsi, Tiga Capres-Cawapres Bakal Diundang ke KPK

“Sementara kita tahu, upaya koruptor untuk menyembunyikan hasil kejahatannya bahkan sudah ada diadakan sejak ia melakukan perbuatan lancung tersebut,” ujar Kurnia.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button