Bisnis

Belanja Negara Tembus Rp8,9 Triliun, BPK Bakal Periksa 10 K/L

Satelitemx.net – JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK ) resmi memulai pemeriksaan terhadap 10 Kementerian/Lembaga (K/L) pada lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I. Lingkup AKN I mencakup bidang politik, hukum, pertahanan lalu keamanan.

Adapun 10 kementerian/lembaga (K/L) yang siap diperiksa BPK adalah Kemenko Sektor Polhukam, Bakamla, BMKG, BNN, BNPT, BNPP, BSSN, Lemhannas, Komnas HAM, dan juga Wantannas. Seperti diketahui, realisasi belanja 10 K/L di dalam lingkungan AKN I menembus Rp8,9 triliun tahun 2023.

Pemeriksaan ini diawali dengan Entry Meeting yang tersebut merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian kemudian lembaga yang akan diperiksa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses lalu pelaksanaan pemeriksaan.

Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan bahwa rentang tahun kebijakan pemerintah pada waktu perhelatan bagi demokrasi akan dilaksanakan, pemeriksaan terhadap Kementerian/Lembaga yang digunakan membidangi politik, hukum, keamanan juga pertahanan menjadi sangat krusial.

“Hal ini memacu peningkatan anggaran belanja maupun aliran dana di bentuk hibah dan juga semakin meningkat juga tanggung jawab kementerian/lembaga terkait untuk melaksanakan good governance kemudian clean government,” kata Nyoman pada sambutan entry meeting di dalam Auditorium BPK RI, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Pada pemeriksaan melawan laporan keuangan, BPK menerapkan metodologi dengan pendekatan risiko atau Risk Based Audit (RBA). Pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang dimaksud berisiko terkait akun/satker. Hal yang menjadi fokus pemeriksaan yaitu implementasi Sistem Aplikasi komputer Keuangan Derajat Instansi (SAKTI), kas, aset tetap, aset lainnya, PNBP, juga belanja barang serta belanja modal.

Nyoman menambahkan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di penyelenggaraan pemeriksaan BPK, yaitu komunikasi yang baik kemudian efektif antara pemeriksa dengan semua pihak; adanya komitmen untuk bekerja mirip pada tugas masing-masing; pemberian akses yang tersebut seluas-luasnya terhadap data juga dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan; juga peran juga Aparat Pengawasan Intern pemerintahan (APIP) di memperlancar pelaksanaan pemeriksaan.

Baca Juga:  Perkuat Lembaga Penegak Hukum, Ganjar-Mahfud Bakal Kembalikan Independensi KPK

Pada kesempatan tersebut, Nyoman juga menyampaikan apresiasi yang digunakan tinggi untuk seluruh entitas pemeriksaan di area AKN I menghadapi pencapaian Pendapatan pada 10 K/L yang mencapai Rp182,34 miliar, dengan total realisasi belanja mencapai Rp8,9 triliun.

“Dengan realisasi belanja yang dimaksud seluruh entitas mampu menciptakan kinerja yang baik lalu memberikan nilai tambah berbentuk pendapatan negara,” jelas Nyoman.

(Sumber:SindoNews)

Related Articles

Back to top button