Teknologi

Aturan Jokowi Minta Google CS Bayar Berita, Menkominfo Segera Tindak Lanjut

Satelitemx.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyetujui secara resmi Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Sistem Digital untuk Mendampingi Jurnalisme Berkualitas alias Perpres Publisher Rights.

Menteri Komunikasi serta Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan menindaklanjuti pengesahan Perpres yang dimaksud untuk memperkuat jurnalisme berkualitas serta keberlanjutan lapangan usaha media konvensional.

“Secepatnya kami rumuskan, nanti dikabari semuanya. Perpres (Peraturan Presiden tentang Publisher Rights) juga telah jadi,” kata Budi Arie, diambil dari siaran pers Kominfo, Kamis (22/2/2024).

Sesuai arahan Jokowi, Budi Arie menjelaskan Perpres Publisher Rights menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.

“Tadi telah dijelaskan Presiden Jokowi bahwa ini juga untuk melindungi juga mewujudkan jurnalisme yang mana berkualitas,” ujar dia.

Dalam Peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan kerangka umum bagi kerja mirip pers dengan media digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang dimaksud berkualitas.

“Setelah sekian lama, setelahnya melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin saya melakukan penandatanganan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Rangkaian Digital untuk Membantu Jurnalisme Berkualitas atau yang digunakan kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” ungkap Presiden Joko Widodo di acara puncak HPN 2024 beberapa waktu lalu.

Google CS wajib bayar berita

Sebelumnya Direktur Jenderal Pengetahuan serta Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, apabila Perpres ini telah dilakukan disahkan Presiden Jokowi, maka media akan memiliki kekuatan untuk menuntut jaringan digital yang dimaksud menggunakan konten mereka untuk bagi hasil.

Artinya, media digital seperti Google, Facebook, Instagram juga lain-lain tidaklah dapat lagi secara bebas dapat mengambil berita dari media.

“Platform pun kalau mau mengambil berita harus melalui kerja sama. Enggak dapat main comot. Kerjasamanya pada kedudukan yang digunakan setara. Dunia Pers dapat fee dari platform,” kata Usman pada waktu ditemui di dalam Ibukota Indonesia pada 23 November 2023 lalu, diambil dari ANTARA.

Baca Juga:  Indosat Ooredoo Hutchison Gandeng TIMWETECH Demi Percepat Transformasi Digital

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Perpres Nomor 32 Tahun 2024, Organisasi Organisasi Lingkungan Digital adalah pengurus sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan serta menjalankan Layanan Lingkungan Digital juga memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan serta pengolahan data.

Berikut kewajiban Korporasi Rangkaian Digital untuk menyokong jurnalisme berkualitas sebagaimana tercatat pada Pasal 5 Perpres Nomor 32 Tahun 2024.

Perusahaan Rangkaian Digital sebagaimana dimaksud di Pasal 4 wajib mengupayakan jurnalisme berkualitas dengan:

a. tidak ada memfasilitasi penyebaran dan/atau tiada melakukan komersialisasi konten Berita yang digunakan tak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelahnya menerima laporan melalui sarana pelaporan yang tersebut disediakan oleh Organisasi Lingkungan Digital

b. memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan juga komersialisasi Berita yang tersebut diproduksi oleh Perusahaan Pers

c. memberikan perlakuan yang dimaksud adil untuk semua Organisasi Pers di menawarkan Layanan Sistem Digital

d. melaksanakan pelatihan serta kegiatan yang mana ditujukan untuk menyokong jurnalisme yang dimaksud berkualitas serta bertanggung jawab

e. memberikan upaya terbaik pada mendesain Algoritma distribusi Berita yang mana memperkuat perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, kemudian peraturan perundang-undangan

f. bekerja serupa dengan Korporasi Pers

Adapun kerja sejenis perusahaan platform digital digital dengan perusahaan pers tertuang di Pasal 7 yang mana berbunyi:

1. Kerja identik Korporasi Rangkaian Digital dengan Perusahaan Pers dituangkan di perjanjian.

2. Kerja serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. lisensi berbayar;
b. bagi hasil;
c. berbagi data agregat pengguna Berita; dan/ataud. bentuk lain yang disepakati.

3. Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b merupakan pembagian pendapatan melawan pemanfaatan Berita oleh Korporasi Lingkungan Digital yang diproduksi Organisasi Pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian.

Baca Juga:  Penuhi Target Jokowi, Realisasi Penyertaan Modal Sepanjang 2023 Capai Rupiah 1.418,9 triliun

Related Articles

Back to top button