Bisnis

Aturan Baru PLTS Atap: Pengguna Harus Hitung Kebutuhan Daya

Satelitemx.net – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menillai kebijakan pemerintah telah terjadi tepat di merevisi aturan main persoalan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Salah satunya, menghapus kebijakan skema jual-beli (ekspor-impor) daya listrik dari PLTS Atap.

Adapun beleid mengenai PLTS Atap tertuang di Peraturan Menteri Energi lalu Informan Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021.

“Persetujuan eksekutif terkait dengan penghapusan klausul paling krusial, yakni jual-beli daya listrik sudah ada tepat oleh sebab itu tidaklah merugikan negara serta penduduk umum,” ucapannya yang dikutip, hari terakhir pekan (9/2/2024).

Baca Juga
Ahok Merasa Dihalangi Buat Kampanye Setelah Mundur dari Pertamina, Kementerian BUMN Bilang Begini

Defiyan menyebut, salah satu pasal krusial yang digunakan dianggap tepat adalah penghapusan klausul yang digunakan sebelumnya mewajibkan pemindahan pembelian daya (ekspor-impor) dari PLTS Atap.

“Jika aturan jual-beli yang disebutkan masih berlaku, itu pasti bukan masuk akal,” jelas dia.

Untuk itu, lanjutnya, publik yang digunakan memasang PLTS Atap harus menghitung sejak awal berapa keperluan daya yang tersebut diperlukan.

“Jika di tempat masa mendatang ada konsumen yang dimaksud kelebihan penyelenggaraan dan juga mengirimkannya ke jaringan PLN, dia tidaklah akan mendapatkan kompensasi sebagai pengurang biaya tagihan listrik,” imbuh dia.

Meskipun begitu, revisi Permen ESDM 26/2021 yang disebutkan masih memberikan izin bagi publik konsumen Rumah Tangga kemudian lapangan usaha untuk menggunakan listrik yang mana dihasilkan oleh PLTS Atap, dengan persyaratan sesuai dengan kapasitas yang digunakan dipasang.

Defiyan berharap, kebijakan yang tersebut tepat juga dapat dilaksanakan terhadap skema power wheeling yang tersebut diisukan akan masuk ke di Rancangan Undang-Undang Daya Baru dan juga Tenaga Terbarukan (RUU EBET).

Baca Juga:  BRI Raih 6 Penghargaan lalu Sunarso Dinobatkan CEO of The Year 2023

“Kebijakan ini akan melindungi tempat BUMN sebagai pemegang mandat negara melawan sektor ketenagalistrikan demi mengupayakan kepentingan hajat hidup masyarakat,” pungkas dia.

Related Articles

Back to top button