Nasional

Aspek Hukum lalu HAM tentang Penahanan

Satelitemx.net – Romli Atmasasmita

SISTEM peradilan pidana Indonesia yang dimaksud berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah lama saatnya diperbarui seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) baru yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 kemudian dinyatakan efektif berlaku tanggal 2 Januari 2026.

KUHP baru 2023 menganut filosofi restorative lalu pemasyarakatan yang tersebut menegasikan filosofi penjeraan/pembalasan- an eye for an eye, a tooth for a tooth; pemulihan hubungan keseimbangan hak juga kewajiban pelaku serta korban di kejahatan. Filosofi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga berbeda dengan filosofi yang digunakan dianut KUHAP yaitu negative wettelijke beginsel– pembuktian negative yang dimaksud diartikan bahwa hakim tiada menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan dua alat bukti hakim berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa bersalah sudah melakukan kejahatan.

Perbedaan filosofi pemidanaan pada KUHP 2023/hukum pidana materiil yang dimaksud berdampak terhadap bagaimana perlakuan hukum yang dimaksud sepatutnya terhadap seseorang yang tersebut telah terjadi ditetapkan sebagai tersngka. Salah satu tindakan hukum yang tersebut dibenarkan menurut UU adalah pemidanaan (detention). Penahanan secara normatif diterjemahkan sebagai salah satu tindakan aparatur hukum penyidik menempatkan seseorang pada di rumah tahanan dengan alasan bahwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak dokumen/alat bukti/barang bukti, atau melakukan kejahatan kembali. Intinya, pemidanaan adalah hak subjektif negara untuk membatasi kemerdekaan bergerak seseorang yang digunakan diduga telah lama melakukan kejahatan.

Di pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penangkapan adalah penempatan terperiksa atau terdakwa dalam tempat tertentu oleh penyidik di hal dan juga menurut cara yang digunakan diatur di undang undang ini. Dari segi tata bahasa, pembentuk UU menekankan bahwa penangkapan harus berdasarkan mandat dari suatu undang-undang oleh seseorang penyidik (Pasal 20), serta dilaksanakan melawan perintah semata-mata terhadap manusia dituduh atau terdakwa yang digunakan diduga keras melakukan aktivitas pidana berdasarkan bukti yang tersebut cukup, di hal adanya keadaan yang mengakibatkan perasaan khawatir bahwa dituduh atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti juga atau mengulangi perbuatan pidana (Pasal 21).

Baca Juga:  Biadab! Pengacara di dalam Palu Diduga Cabuli Anak 10 Tahun, Kasus Terungkap usai Korban Ngadu ke Guru Sekolah

Namun, pada praktik pemidanaan rutin terjadi kemudian dilaksanakan oleh penyidik melampaui batas yang tersebut dibolehkan menurut UU/KUHAP atau bahkan sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum kemudian alasan yang dibenarkan menurut KUHAP. Peristiwa yang disebutkan terjadi di tempat mana-mana di tempat setiap negara sehingga penduduk internasional melalui Kovenan Internasional PBB sudah pernah menetapkan ketentuan-ketentuan universal tentang Perlindungan Hak Asasi bagi seseorang yang digunakan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa termasuk pemidanaan yang tersebut kejam serta tidaklah berperikemanusiaan.

Tindakan eksesif penyidik dengan alasan apa pun apalagi berlatar belakang kepentingan selain kepentingan hukum jelas merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang mana meliputi melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang lalu tindakan sewenang-wenang (Pasal 17 jo Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014). Tindakan yang dimaksud dapat diajukan perlawanan hukum/upaya hukum, melalui praperadilan.

Kelemahan di ketentuan penahahan adalah bahwa KUHAP tak mengatur secara rinci tentang batas/tenggat waktu penjara yang mana sepatutnya terhadap seseorang yang mana telah dilakukan ditetapkan sebagai tersangka. Hanya diatur batas waktu tak tambahan dari 60 (enam puluh) hari di tahap penyidikan. Namun, kerap terjadi masa penjara lebih lanjut dari 60 (enam puluh) hari, apabila tenggat waktu dilampaui harus segera dilimpahkan ke penuntutan kecuali ditetapkan penghentian penyidikan.

Dampak buruk tindakan penahanan, terlepas dari terbukti tidaknya kemudian di sidang pengadilan, adalah terhentinya status terdakwa dari pekerjaan juga dampak sosial yang digunakan dialami keluarganya sedangkan belum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mana berkekuatan hukum tetap. Dalam hal inilah, kita banyak dihadapkan, teristimewa advokat pada umumnya, khususnya ahli hukum, tentang kesulitan rentannya pemeliharaan Hak Asasi Individu di proses penjara sekalipun berdasarkan mandat undang-undang.

Baca Juga:  PKS Tak Rida Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Potensi Jadi Ajang KKN

(Sumber:SindoNews)

Related Articles

Back to top button