Nasional

Amnesty Angka Indonesia Tak Layak Miliki Kebijakan Zero Impunity

Satelitemx.net – JAKARTA – Amnesty International Indonesia menyoroti pernyataan pemerintah Indonesia di Komite Kovenan Internasional untuk Hak Sipil juga Politik (ICCPR) terkait pembunuhan di dalam luar hukum yang terjadi pada Indonesia.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, pernyataan yang dimaksud dilontarkan pemerintah Indonesia pada konferensi yang berlangsung di tempat Jenewa, Swiss, pada 11-12 Maret 2024 adalah jawaban yang dimaksud tidaklah sepantasnya disampaikan oleh pemerintah atau negara.

Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia menyatakan miliki kebijakan tegas yakni nol impunitas atau zero impunity.

“Itu tidak jawaban yang dimaksud layak disampaikan oleh pemerintah. otoritas atau negara mempunyai tanggung jawab melindungi rakyatnya,” ujarnya, Mulai Pekan (18/3/2024).

Apa yang digunakan disampaikan pemerintah Indonesia pada forum yang disebutkan tidak ada sesuai dengan data yang dimaksud Wirya berikan terhadap komite ICCPR.

“Yang menyedihkan bagi kita adalah ketika kami menyoroti masih adanya unlawful killing di area Indonesia kemudian Papua di tempat mana unlawful killing dengan jumlah keseluruhan signifikan, pemerintah Indonesia menjawabnya pertama mereka itu bilang mempunyai polisi tegas, bukan ada impunitas,” katanya.

“Yang kedua mereka itu menggarisbawahi bahwa sebenarnya ada jumlah keseluruhan relatif lebih banyak sedikit pembunuhan pada luar hukum yang dimaksud dilaksanakan oleh pasukan keamananan Indonesia dibandingkan kelompok bersenjata,” tambahnya.

Wirya menegaskan pernyataan dari pemerintah Indonesia itu tak layak diucapkan. Terutama, ketika Indonesia menegaskan punya kebijakan nol impunitas.

“Saat ada bagian dari pemerintahan yang diberi kepercayaan untuk memegang senjata dengan tujuan melindungi rakyatnya kalau cuma ada satu cuma pembunuhan di tempat luar hukum yang digunakan dijalankan aparat keamanan itu telah salah yang digunakan sangat besar,” tegasnya.

Baca Juga:  Amazon Didenda Simbol Rupiah 29,8 Miliar Akibat Langgar HAM Karyawan Kontrak

Berdasarkan catatan yang digunakan dimilikinya, ada 65 perkara pembunuhan dalam luar hukum yang tersebut terjadi sejak Januari 2018 hingga Mei 2023.

“Dalam catatan Amnesty dari Januri 2018 sampai Mei 2023 ada sekitar 65 perkara pembunuhan di tempat luar hukum dengn 106 korban. Belum kita tarik ke monitoring yang digunakan sebelumnya. Seingat saya sebelumnya dari 2018 pun sudah ada beratus-ratus perkara yang dimaksud kami catat,” kata Wirya.

“Jadi tidak ada layak identik sekali untuk mengkerdilkan total pembunuhan pada luar hukum yang dimaksud dijalankan aparat bersenjata negara. Tidak layak kalimat itu disandangkan dengan pernyataan bahwa pemerintah memiliki strike police of zero impunity,” ujarnya.

Related Articles

Back to top button