Teknologi

5 Alasan Menkominfo Revisi UU UTE: Dari Pasal Karet hingga Upaya Perlindungan Anak

SateliteMX.net – Menteri Komunikasi dan juga Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi bersama Komisi I DPR RI baru hanya menyetujui revisi Undang-Undang Informasi kemudian Transaksi Elektronik (UU ITE) ke tingkat dua atau Rapat Paripurna DPR RI sebelum akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang.

Menkominfo Budi Arie menyebutkan, setidaknya ada lima alasan Pemerintah untuk melakukan revisi UU ITE, tepatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik.

“RUU Perubahan Kedua UU ITE merupakan kebijakan besar Indonesia untuk menghadirkan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan juga berkeadilan,” kata Budi Arie dalam Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua UU ITE, dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

“Sama halnya dalam ruang fisik, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi HAM yang digunakan dimiliki oleh pengguna internet Indonesia di area ruang siber,” lanjut dia.

5 alasan Menteri Kominfo untuk merevisi UU ITE

Pertama, kata Budi Arie, penerapan norma-norma pidana dalam UU ITE berbeda-beda pada berbagai tempat. Oleh karenanya, banyak pihak yang mana menganggap norma-norma UU ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan pers, hingga mengancam kebebasan berpendapat.

Kedua, UU ITE yang ada saat ini belum dapat memberikan pelindungan yang tersebut optimal bagi pengguna internet Indonesia, khususnya anak yang dimaksud menggunakan item atau layanan digital.

“Penggunaan item atau layanan digital tersebut, jika digunakan secara tepat, dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan serta perkembangan anak,” papar dia.

Akan tetapi dalam berbagai situasi, anak belum miliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami berbagai risiko atau kemungkinan pelanggaran hak anak yang mungkin terjadi dalam pemakaian item atau layanan digital.

Baca Juga:  Puncak Shopee 12.12 Birthday Sale hadirkan promo bombastis

“Oleh karenanya, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tersebut menyelenggarakan barang atau layanan digital hal tersebut harus mengambil tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, sekaligus melindungi
anak dari bahaya atau risiko fisik maupun psikis,” lanjut Budi Arie.

Ketiga, UU ITE yang ada saat ini perlu mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang tersebut adil, akuntabel, aman, dan juga inovatif.

Ia memaparkan, Indonesia memiliki prospek sektor ekonomi digital yang digunakan besar. Menurut data dari Google, Temasek, kemudian Bain, di dalam tahun 2022 nilai dari kegiatan ekonomi digital ASEAN mencapai USD 194 miliar.

“Sementara Indonesia berkontribusi sebanyak 40 persen dari nilai tersebut,” imbuhnya.

Melihat besarnya prospek sektor ekonomi digital Indonesia saat ini serta di area masa depan, Pemerintah perlu memperkuat regulasi Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi pengguna layanan digital Indonesia, lalu pelaku perniagaan mikro, kecil, juga menengah (UMKM).

Keempat, layanan sertifikasi elektronik juga merupakan salah satu aspek yang tersebut perlu diperkuat. PSE sudah pernah memberikan berbagai layanan sertifikasi selain tanda tangan elektronik.

“Misalnya, segel elektronik lalu autentikasi situs web serta identitas digital. Indonesia membutuhkan landasan hukum yang mana lebih tinggi komprehensif dalam membangun kebijakan identitas digital serta layanan sertifikasi elektronik lainnya,” paparnya.

Kelima, dalam melakukan penegakan hukum, UU ITE yang mana ada saat ini masih memerlukan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi juga Informatika dalam melakukan penyidikan tindakan pidana siber.

Para pelaku tindakan pidana menggunakan rekening bank untuk menyimpan hasil kejahatan yang merek lakukan. Para pelaku kejahatan juga membeli atau memperdagangkan aset digital dalam skema kejahatan mereka.

“Dalam hal ini, PPNS di area sektor Informasi lalu Transaksi Elektronik (ITE) memerlukan kewenangan untuk memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap rekening bank, uang elektronik, dan/atau aset digital,” jelas dia.

Baca Juga:  Daftar Pasal yang tersebut Diubah dalam Revisi UU ITE Jilid 2

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button